Tersengat Corona, Pengusaha Bus Cs Minta Pembayaran Kredit Ditunda

Tersengat Corona, Pengusaha Bus Cs Minta Pembayaran Kredit Ditunda
Ilusyrasi BUS milik PO SAN di GIICOMVEC 2020 y- dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Para pelaku usaha angkutan darat yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar diberikan relaksasi atas kewajiban pembayaran pokok hutang kredit yang jatuh tempo dikarenakan dampak wabah virus corona yang mendera mereka. Maklum, mayoritas pengusaha angkutan membeli moda angkutan umum miliknya secara kredit.

Permintaan tersebut diajukan secara resmi oleh Organda melalui surat kepada Ketua Dewan Komisioner OJK bernomor UM.504/DPP.Organda/EX/III/2020 tanggal 18 Maret 2020. Dalam surat yang diteken Ketua Umum-nya, Adrianto Djokosoetono dan Sekretaris Jenderal Ateng Aryono itu, pengusaha yang berada di bawah payung Organda diberikan relaksasi pembayaran kewajiban pinjaman kepemilikan kendaraan kepada kreditur.

“Dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban pokok hutang dan/atau bunga selama enam bulan ke depan, terhitung sejak April 2020,” bunyi surat tersebut.

Selain itu, para pelaku usaha yang terdiri dari pengusaha angkutan bus, angkutan kota dalam kota baik subsidi/PSO, hingga angkutan logistik itu juga meminta agar mereka juga dibebaskan dari segala penalti atas tertundanya pembayaran kewajiban tersebut. “Kami juga memohon agar tingkat kolektabilitas para debitur (pengusaha yang mengkredit kendaraan) yang mengajukan permohonan ini tidak diturunkan,” demikian bunyi surat tersebut.

Ilustrasi, Pikap Suzuki Carry yang juga diaplikasikan untuk angkutan umum dalam kota (Angkot) GIICOMVEC 2020- dok.Motoris

Sedangkan alasan pengajuan permohonan relaksasi itu dikarenakan omset usaha angkutan di semua moda baik angkutan bus  mulai dari bus antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi, angkutan umum dalam kota, hingga angkutan logistik merosot 50 – 75%. Bahkan, angkutan bus pariwisata omsetnya anjlok hingga 80%.

Hal itu terjadi, sebut surat itu, karena wabah viris corona yang mendera dan disusul imbauan social distancing, berikut kebijakan bekerja dari rumah (WFH), belajar dari rumah, serta beribadah dari rumah. Terlebih, Dalam surat bernomor 13A Tahun 2020 yang diteken Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan perpanjangan status darurat bencana akibat wabah virus corona hingga 29 Mei nanti.

Mayoritas secara kredit
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menyebut, mayoritas atau bahkan 90% pengusaha bus dalam pengadaan armada baru melakukan pembelian secara kredit.

“Sedangkan kondisi covid-19 ini di luar perkiraan kita semua. Ini force majeur atau bencana. Dalam kondisi force majeur sebenarnya ada pengecualian atau setidaknya dispensasi yang berupa relaksasi, karena ini semua di luar kendali kita semua,” ujarnya saat dihubungi Motoris, Sabtu (21/3/2020).

Ilustrasi, bus Voyager PO Gunung Harta – dok.Istimewa

Pernyataan senada diungkapkan Chief Executive Officer (CEO) perusahaan jasa logistik dan distribusi barang Lookman Djaja Group, Kyatmaja Lookman. Menurut dia, hampir semua pengusaha truk membeli armada baru secara kredit.

“Pegusaha truk yang kredit truk baru itu di atas 90%. Karena harga truk memang mahal. Sementara, saat ini omset mereka anjlok karena kondisi yang tidak biasa. Kondisi yang di luar batas kemampuan kendali mereka,” ucap dia saat dihubungi Motoris, Senin (23/3/2020).

Baik Lesani maupun Kyatmaja menyebut, dasar untuk pemberian relaksasi itu juga ada dan kuat yakni berdasar Undang-undang (UU). Pada pasal 222 ayat 2 dan 3 dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang disebutkan soal kemungkinan relaksasi atau dispensasi itu.

“Intinya, jika dalam kondisi yang tidak biasa dan di luar kendali mereka, dan mereka masih beritikad baik untuk menyeesaikan kewajibannya bisa mengajukan permohonan relaksasi atas kewajiban mereka yang jatuh tempo itu,” terang Lesani yang juga Direktur Utama PO SAN Putera Sejahtera itu.

Ilustrasi chassis truk yang diperkenalkan di GIICOMVEC 2020 – dok.Motoris

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana yang dihubungi Motoris, Senin (23/3/2020) menegaskan, OJK telah mengizinkan bank untuk melakukan restrukturiasi kredit bagi nasabahnya yang terkena dampak wabah virus corona. “Ini untuk berbagai debitur dengan sektor usaha (tanpa disebutkan secara spesifik apakah termasuk untuk sektor usaha angkutan itu). Tetapi, teknisnya seperti apa restruturisasi itu diserahkan kepada masing-masing bank, termasuk dalam melihat atau mengindentifikasi profil debitur yang mengajukan permohonan,” papar dia.

Stimulus berupa restrukturisasi kredit itu, lanjut Heru, tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease. Aturan ini sudah terbit 19 Maret lalu.

“Ini sudah berlaku 13 Maret sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan proaktif, termasuk mengidentifikasi para debitur yang terkena dampak Covid-19,” ucap Heru. (Fat/Sut/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This