Taksi Online dan Ojol Minta Ketentuan Relaksasi Segera Dirinci

Taksi Online dan Ojol Minta Ketentuan Relaksasi Segera Dirinci
Ilustrasi Ojek Online - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Para pengemudi taksi online dan ojek online (Ojol) minta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama organisasi bank maupun leasing bere,buk secepatnya untuk menerinci ketentuan relaksasi kredit bagi merek seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rincian tersebut untuk memberi kepastian kepada mereka agar merasa tenang di tengah merebaknya dampak wabah virus corona yang membuat aktfitas masyarakat terbatas dan mengakibatkan pendapatan mereka susut.

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang memberikan kelonggaran kredit bagi tukang ojek, supir taksi (online) dan nelayan yang mengkredit kendaraan atau motor untuk perahu,” tutur Letua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Dia berharap semua pihak yang terkait dengan kebijakan itu, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank, maupun lembaga pembiayaan segera melakukan koordinasi untuk merinci seperti apa ketentuan relaksasi tersebut. “Biar kami-kami ini mendapatkan pijakan pasti, seperti apa relaksasi itu. Ketentuannya seperti apa, caranya bagaimana. Sehingga kami bisa tenang mencari nafkah untuk keluarga dan menyelesaikan kewajiban itu,” papar Igun.

Pernyataan senada diungkapkan salah seorang pengurus Organisasi Angkutan Sewa Khusus atau organisasi pengemudi taksi online, Helmi Yakob. Menurut dia, masih ada bias pengertian terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh OJK.

Ilustrasi mitra pengemudi Ojol Gojek tengah mengantar penumpang – dok.Motoris

“Nah, kalau disebutkan yang mendapatkan relaksasi itu UKM dengan pinjaman di bawah Rp 10 miliar. Apakah, itu berarti kami yang mengkredit mobil dengan atas nama pribadi, tetapi juga untuk usaha dan terdampak wabahcorona juga masuk atau tidak? Ini yang perlu diperjelas. Jika iya, bagaimana mekanismenya? Apa saja syaratnya?,” papar dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Sementara itu, Direktur Sales dan Distribusi PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo yang dihubungi, Seasa (24/3/2020) mengatakan, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Bank Mandiri, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), serta OJK.

“Kami terus berkordinasi dengan lembaga-lembaga itu untuk menerjemahkan kebijakan tersebut (relaksasi) kredit. Kami harap, secepatnya segera selesai (koordinasi itu),” ucap dia.

Ilustrasi Grab – dok.Today Online

Pengamat perbankan Paul Sutaryono juga meminta agar OJK bersama bank dan lembaga pembiayaan segera bertindak cepat untuk menerbitkan rincian kebijakan relaksasi itu. Jika tidak, akan menimbulkan keresahan.

Sebab, kata dia, saat ini tak sedikit masyarakat yang mengartikan relaksasi tersebut dengan tidak membayar angsuran sama sekali. “Padahal, di aturan skema relaksasi industri keuangan seperti di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Itu (yakni nomor 11/POJK.03/2020) maksudnya tidak seperti itu, Jadi ini mesti segera diribci teknisnya seperti apa, dan ketentuan pelaksanaannya seperti apa,” kata dia saat dihubungi, Rabu (25/3/2020)

Menurut Paul, di klausul peraturan itu juga menetapkan stimulus juga dapat diterapkan kepada debitur diluar sektor tersebut, sepanjang berdasarkan self-assessment bank. “Tetapi untuk itu kan bank atau lembaga pembiayaan harus memiliki pedoman terlebih dahulu, yang paling tidak menjelaskan kriteria debitur (orang yang mengkredit kendaraan) yang ditetapkan terkena dampak virus corona maupun sektor yang terdampak,” imbuh dia. (Sut/Fat/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This