Penyitaan Dilarang, Leasing: Setiap Bulan Rugi Rp 18,9 T

Penyitaan Dilarang, Leasing: Setiap Bulan Rugi Rp 18,9 T
Ilustrasi, leasing menarik mobil yang kreditnya macet - dok.Istimewa via The Balance

Jakarta, Motoris – Perusahaan pembiayaan mengaku adanya larangan penyitaan barang jaminan kredit otomotif – baik sepeda motor maupun mobil – yang angsurannya macet, telah memberikan dampak tersendiri berupa kerugian. Pasalnya, proses recovery (pemulihan) kredit macet yang biasanya bisa mencapai 60% “lenyap” karena sitaan barang jaminan tidak ada di tangan.

“Angka itu mengacu pada jumlah nilai total piutang seluruh lembaga pembiayaan (leasing) yang ada hingga Februari lalu sebesar Rp 452,2 triliun. Dari total (nilai) itu, 70%-nya atau Rp 316,4 triliun merupakan pembiayaan kendaraan bermotor,” papar Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, saat video conference, di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Selama ini, kata dia, saban bulannya perusahaan leasing melakukan eksekusi menyita barang jaminan ( mobil maupun sepeda motor) sekitar 10% dari total jumlah yang dibiayai, tetapi angsuran kreditnya macet. Sehingga, jika sampai Februari lalu nilai kredit yang disalurkan oleh leasing untuk kendaraan bermotor senilai Rp 316,4 triliun, maka 10% dari nilai itu adalah Rp 31,6 triliun.

Ilustrasi kredit sepeda motor. dok. Istimewa

Dari penyitaan itu, lanjut Suwandi, recovery atau penyelamatan nilai kerugian kredit yang macet bisa mencapai 60% – yakni 60% dari total nilai penyitaan yang sebesar Rp 31,6 triliun- sehingga kredit macet yang bisa diselamatkan Rp18,9 triliun.
“Karena kalau eksekusi kendaraan yang jadi jaminan mencapai 10% setiap bulan, berarti ada potensi pemulihan kredit (macet) dari kendaraan yang dieksekusi 60% atau Rp 18,98 triliun,” jelas dia.

Menurut Suwandi, dari total penyaluran pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor hingga Februari lalu yang senilai Rp 316,4 triliun, sekitar 70% atau Rp221,4 triliun merupakan pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda empat. “Sedangkan 30%-nya atau Rp 94,9 triliun pembiayaan kredit sepeda motor,” imbuh dia.

Ilustrasi – dok.Istimewa

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) MK dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 lalu menyatakan perusahaan pembiayaan (leasing) tidak dapat menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Mereka harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu sebelum melakukannya.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” bunyi putusan tersebut. (Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This