Masih Nunggak Pajak, Tahun Depan Siap-siap Kena Razia Gabungan

Masih Nunggak Pajak, Tahun Depan Siap-siap Kena Razia Gabungan
Ilustrasi STNK dan BPKB - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Data yang dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, total kurang lebih 2 jutaan kendaraan di ibu kota masih menunggak pajak. Oleh sebab itu, sampai 30 Desember 2019 diberikan keringanan denda hingga 50 persen, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para penunggak untuk membayar.

Apabila sampai waktu yang sudah ditentukan belum juga membayar tunggakan pajak, maka BPRD bersama Polda Metro Jaya akan melakukan razia gabungan, untuk menangkap dan memberikan sanksi kepada para penunggak pajak kendaraan.

“Tahun ini belum ada razia, tetapi tahun depan kita akan lakukan razia gabungan untuk menangani tunggakan pajak ini,” ungkap Ketua BPRD DKI Jakarta Faisal Syarifuddin di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Menurut Faisal, dengan adanya program keringanan denda pajak ini, sebagian sudah dimanfaatkan. Sebab terjadi peningkatan sekitar 35 persen sejak bulan lalu sampai sekarang.

Ilustrasi, STNK – dok.Motoris

“Kami harapkan seperti itu, meski begitu imbauan kami yang belum segera melunasi semuanya, jangan sampai diberikan tindakan dulu baru setelah itu membayar,” tutur Faisal.

Ketentuan keringanan pajak yang di maksud adalah sebagai berikut:
1. Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB ke-2 sampai dengan tahun 2012 diberikan keringanan sebesar 50 persen, tahun 2013 sampai dengan 2016 diberikan keringanan sebesar 25 persen dan sanksi adminsitrasi dihapuskan
2. Tunggakan Pokok PBB-P2 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 diberikan keringanan sebesar 25 persen dan sanksi adminstrasi dihapuskan

Ilustrasi mobil yang dipmaeran di GIIAS 2019 – dok.Motoris

3. Penghapusan Sanksi Adminsitrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB ke-2 yang terhutang sampai dengan tahun 2019
4. Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran dan Pajak Reklame yang terutang berlaku untuk ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah yang diterbitkan sampai dengan tahun pajak 2018
5. Penghapusan Sanksi Administrasi untuk PBB-P2 tahun pajak 2017 dan 2018. (Kpr)

CATEGORIES
TAGS
Share This