Ingat, Razia dan Tilang STNK Mati Bukan Cuma Soal Pajak

Ingat, Razia dan Tilang STNK Mati Bukan Cuma Soal Pajak
Ilustrasi STNK dan BPKB - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Hingga saat ini masih banyak orang yang menolak diberi bukti pelanggaran (Tilang) atau dikenai sanksi saat terjaring razia yang digelar polisim meski masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)-nya telah habis. Mereka beralasan polisi tidak memiliki hak untuk mengurusi penagihan pajak dan memberikan sanksinya.

Seperti diungkapkan Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, aalasan seperti itu salah. Sebab, dasar alasan dan tujuan razia dan pemberian tilang kepada pengguna kendaraan dalam status STNK seperti itu bukan kepentingan penagihan pajak yang tertunggak.

“Jadi, ini ada salah pengertian dan pemahaman di masyarakat. Bahwa razia dan penindakan seperti itu bukan faktor karena penunggakan pajak. Tetapi, polisi melakukan tindakan dengan sanksi tersebut karena melihat aspek legalitas atau keabsahan kendaraan. Tentu soal legalitas ini bukti-buktinya ya dokumen surat-suratnya yakni masa beraku STNK kendaraan yang bersangkutan,” tutur Fahri saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Sabtu (15/2/2020).

Dasar hukumnya pun, lanjut Fahri, sudah sangat jelas, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan. “Pada pasal 70 ayat 2 di Undang-undang itu secara jelas menyatakan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun,” papar dia.

Ilustrasi, SIM, STNK, dan BPKB – dok.Motoris

Sementara, pada pasal 68 ayat 1 dikatakan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor. Ayat 2 di pasal ini menyatakan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan dan masa berlaku.

“Dan ayat 6 di Undang-undang ini menegaskan bahwa STNK dari kendaraan bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian. Dan peraturan Kapolri ini menyatakan STNK disahkan apabila pemilik kendaraan telah membayar PKB, SWDKLLJ dan biaya PNBP Pengesahan. Jadi jelas kan? Bahwa kendaraan yang STNK-nya mati atau belum membayar itu semua maka tidak legal. Tidak sah untuk digunakan di jalan. Jadi, petugas berhak melakukan penindakan,” papar Fahri.

Sanksi bagi pengguna
Sementara, menyinggung sanksi bagi pemilik atau pengguna kendaraan bermotor dengan status STNK seperti itu, telah ditetapkan pada pasal 288 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009. Pada ayat berikutnya dinyatakan, bagi pelanggar bisa dikenai sanksi dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Pakar hukum perpajakan yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Adrianto Dwi Nugroho mengatakan, apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian memang bukan untuk mengoleksi atau menagih pajak tertagih yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Namun, kata dia, hal itu lebih didasari upaya penegakan hukum berupa pemastian legalitas kendaraan.

“Penertiban yang dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan pencurian dan lain-lain. Dan itu ada dasar hukumnya berupa Undang-undang dan peraturan kapolri. Jadi, apa yang dilakukan oleh petugas itu sah,” ujar dia.

Ilustrasi, pengguna kendaraan bermotor yang melintas di wilayah DKI Jakarta yakni di ruas Jalan Sudirman menuju Bundaran HI Jalan Thamrin – dok.Motoris

Sedangkan aspek lain yang ikut terjadi dari tindakan itu, yakni tertagihnya atau penagihan pajak yang tertunggak terjadi, hal itu juga tidak ada masalah dan melanggar ketentuan. Karena dasar hukumnya ada yakni Peraturan Kapolri yang menyatakan STNK sah jika pemilik telah membayar sejumlah item perpajakan dan retribusi, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Artinya, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Tetapi kalau kemudian, dengan adanya razia itu juga menjadikan pemilik kendaraan akan membayar kewajiban pajak yang ditunggaknya, itu pun tidak salah. Karena bukan ke kepolisian membayar pajaknya tetapi ke Samsat yang di sana terdiri dari berbagai unsur lembaga,” ucap dia saat dihubungi, Jumat (14/2/2020). (Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This