Revisi UU 22/2009, Peluang Motor Jadi Angkutan Umum Kecil

Revisi UU 22/2009, Peluang Motor Jadi Angkutan Umum Kecil
Ilustrasi, pengemudi ojek online embawa penumpang - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) kini tengah membahas revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang salah satunya menanggapi usulan dan harapan agar sepeda motor bisa ditetapkan sebagai salah satu moda transportasi yang diakui secara sah. Namun, hingga kini harapan seperti itu disebut sangat kecil atau bahkan tidak ada peluang diluluskan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa yang ditemui di kompleks gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2020) mengatakan, saat ini revisi itu masih dalam tahap pembahasan nota akademik. Anggota DPR – khususnya di Komisi V DPR RI – telah mengundang sejumlah pakar untuk memberikan pandangan dari sudut akademik dan teknis terkait kendaraan bermotor roda dua itu jika ditetapkan sebagai angkutan umum.

“Jadi, ini masih terkait dengan reasoning. Ini berdasar kajian akademis teoritis maupun fakta empiris yang terjadi selama ini di lapangan. Seperti apa penggunaan sepeda motor dengan berbagai nilai positif dan negatifnya yang ada. Kita undang pakar dari kalangan akademisi, praktisi, sampai penggiat keselamatan berkendara untuk memberi masukan . Hasilnya, sebagian besar anggota (Komisi V) DPR maupun para pakar itu berkeberatan jika sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum,” tutur Nurhayati.

Ilustrasi, pesepeda motor dan pembonceng di Indonesia yang wajib memakai helm – dok.Motoris – dok.Motoris

Dia menegaskan, salah satu pertimbangan yang ditekankan oleh para pakar dan praktisi itu adalah aspek keselamatan berkendara baik bagi pengendara dan pembonceng sepeda motor. Bahkan, bagi pengguna kendaraan lainnya di jalan.

“Jadi aspek keselamatan, keamanan, menjadi poin penting yang menjadi reasoning teman-teman. Begitu pula dengan aspek ketertiban lalu-lintas, kemacetan, dan lain nya juga tetap kita pertimbangkan,” ujar Nurhayati.

Hanya Indonesia
Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Angkutan Multimoda dan Antarmoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Wahyudi, saat dihubungi Motoris, Rabu (19/2/2020) juga menyatakan hal serupa. Secara pribadi, dia meminta agar sepeda motor itu tidak dilegalkan sebagai saah satu moda angkutan umum.

“Ini pendapat pribadi saya yang terus berulang kali saya sampaikan, bahwa sepeda motor jangan dolegalkan sebagai sarana atau moda angkutan umum. Karena kalau itu terjadi, kita sama halnya melegalkan kendaraan yang selama ini paling banak terlibat kecelakaan. Motor sangat berisiko dan rentan mengalami kecelakaan,” papar dia.

Dia mengutip data Korps Lalu-lintas Polri yang menunjukan kasus kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2019 lalu. Dari 109.000 kejadian kecelakaan, lanjut Wahyudi, 30.000 orang meregang nyawa. “Dari jumlah yang meninggal ini 70-80% merupakan pengguna sepeda motor. Dan harus dicatat, jika revisi undang-undang (Nomor 22/2009) itu mengesahkan motor jadi angkutan umum, maka Indonesia akan tercatat sebagai satusatunya negara yang menjadikan motor sebagai angkutan umum,” ujar dia.

Ilustrasi, pengemudi ojek online Gtengah menunggu order penumpang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta – dok.Motoris

Ketidaksetujuan juga diungkapkan pemerhati masalah transportasi yang juga akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno. Menurut dia, fakta menunjukan dari kasus kecelakaan yang terjadi 70% melibatkan sepeda motor.

“Dan korban dari kecelakaan ini mayoritas mereka yang dalam usia produktif yaitu 17 – 45 tahun. Memang, kecelakaan bisa disebabkan oleh berbagai faktor,” kata dia saat dihubungi, Kamis (20/2/2020).

Djoko menilai, pertimbangan motor tak layak jadi angkutan umum adalah dari aspek keamanannya. Sebagai kedaraan roda dua, motor memiliki batas-batas kapasitas mengangkut beban maupun jarak tempuh.(Fat/Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS