Mulai Hari Ini, Truk ODOL Haram Masuk Tol Priok – Bandung

Mulai Hari Ini, Truk ODOL Haram Masuk Tol Priok – Bandung
Ilustrasi, pernyataan truk ODOL dilarang masuk jalan tol jalur Tanjung Priok Jakarta - Bandung - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Mulai, Senin (9/3/2020) Kementerian Perhubungan menetapkan larangan bagi truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di jalur tol Tanjung Priok hingga Bandung, Jawa Barat. Bagi yang melanggar akan diberi sanksi dan diberi bukti pelanggaran (Tilang).

Menurut Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Mohammad Risal Wasal, jalur tol ini menjadi prioritas karena menjadi jalur dengan keberadaan truk ODOL hingga 62%.

“Ini yang menjadi prioritas, karena kita ketahui distribusi barang ekspor – impor itu berada di Tanjung Priok. Sedangkan jalur Sumatera, nanti juga akan kita lakukan. Kita secara bertahap,” papar dia saat ditemui di arena GIICOMVEC 2020, Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (7/3/2020).

Hanya, soal sanksi denda yang masih sebesar Rp 500.000, Risal tak menampik besaran tersebut terlalu kecil dan masih memungkinkan pelaku truk ODOL tetap membandel. “Memang, sanksi denda masih sama (belum berubah, karena sesuai dengan yang ditetapkan pada UU Nomor 22 Tahun tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan). Tetapi, yang ingin kami highlight bukan itu (sanksinya), melainkan kesadaran mereka untuk tidak melakukan ODOL yang ingin kami tegaskan,” ujar Risal.

Iustrasi, truk melintas di jalan tol – dok.Motoris

Sebab, kata dia, praktik ODOL tidak hanya merugikan dan membahayakan masyarakat maupun negara, tetapi juga kalangan pelaku usaha sendiri. Dengan parktik seperti itu, memunculkan persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.

Dengan truk ODOL, tarif yang dibayarkan pengguna jasa angkutan truk atau pemilik barang, akan lebih murah dibanding jika mereka harus mengorder dua truk – yang bukan ODOL – untuk mengangkut barang mereka.”Artinya, justeru mereka (pengusaha truk) sendiri juga dirugikan,” ujar dia.

Menyangsikan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengaku belum tahu teknis pelarangan melintas di jalur tol Tanjung Priok – Bandung yang ditetapkan oleh pemerintah bagi truk ODOL. “Kami belum tahu, karena memang belum diberi tahu seperti apa teknisnya. Meski soal pelarangannya memang sudah diberitahu,” kata dia saat dihubungi Motoris, Minggu (8/3/2020).

Namun, dia mengaku ragu terjadap efektifitas dari pelarangan itu, setidaknya jika ada tiga hal yang masih terjadi atau diterapkan dalam pelarangan ini. Pertama, nilai denda yang masih Rp 500.000.

“Sebab, praktik ODOL selama ini masih terjadi dan pemilik truk bandel karena sanksi dendanya yang hanya Rp 500.000.Itu dinilai kecil, sehingga mereka berpikir lebih baik bayar denda saja, karena nilai order pengangkutan bisa mencapai Rp 5.000.000 atau lebih,” ungkap dia.

Ilustrasi, truk pengangkut barang dari dan menuju pelabuhan, yang melintas di jalan tol – dok.Motoris

Kedua, jika yang melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut tetap orang atau manusia. “Bukan kita meragukan atau suudzon dengan orang atau petugas, tetapi memang godaannya besar. Kedua, karena orang kan bisa capek atau lengah,” ucap Kyatmaja.

Ketiga, jika larangan tersebut dilakukan hanya dalam waktu tertentu atau bukan selama 24 jam penuh dengan pemantauan tanpa henti. Sebab, jika hanya dilakukan pada waktu atau jam-jam tertentu, para pemilik truk ODOL juga akan melakukan penyesuaian terhadap jadwal tersebut untuk menyiasatinya.

“Tetapi, sekali lagi, karena kami belum diberi tahu bagaimana teknis dari tindakan pemantauan maupun penindakan dalam larangan itu. Tetapi untuk sanksi, sebagaiknya seperti yang ada di Thailand. Di sana mencapai (sanksi denda) Rp 4 juta lebih,” imbuh Chief Exective Officer Lookman Djaja Group itu. (Ril/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS