Jika Mudik Dilarang, PO Bisa Merugi Puluhan Triliun Rupiah

Jika Mudik Dilarang, PO Bisa Merugi Puluhan Triliun Rupiah
Ilustrasi, Bus AKAP di Terminal Poris, Kota Tangerang yang melayani trayek antar kota antar provinsi - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Pemerintah pekan depan bakal membahas rencana keputusan menyangkut mudik lebaran masyarakat pada saat menjelang lebaran 2020 yang jatuh Mei mendatang, apakah tetap diperbolehkan seperti biasa atau dilarang terkait wabah virus corona yang mendera Indonesia. Namun, Kementerian Perhubungan membuka kemungkinan opsi pelarangan itu diambil.

Wacana tersebut diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat teleconference di Jakarta, Jumat (20/3/2020) kemarin. Namun, kata dia, opsi larangan tersebut masih berupa wacana yang tengah dibahas bersama Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, dan rencana pekan depan akan dibahas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Saat ini, kita semua tahu bahwa berkumpulnya massa di saat mudik itu sangat dihindari situasi pandemi virus seperti ini. Jadi sedang kami bicarakan apakah mudik akan dilarang. Ketika bicara mudik, sudah terbayang seperti apa dan terjadi pengumpulan masyarakat di beberapa titik,” tutur dia.

Namun, lanjut Adita, opsi tersebut jika dilaksanakan akan membawa dampak berupa lonjakan penggunaan sarana transportasi pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Sehingga kepadatan lalu-lintas bakal tak terelakkan. Masalah baru pun muncul.

Ilustrasi kemacetan di jalan tol – dok.Istimewa

“Karena itu, sebagai solusi, Kementerian Perhubungan juga membuka opsi sebagai solusi yaitu tetap membuka lalu-lintas mudik lebaran, tetapi dengan pengawasan ketat di area transportasi umum,” papar dia.

Pilih opsi kedua
Menanggapi ini, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengaku sepakat dengan opsi yang kedua. Menurut dia, pilihannya didasari beberapa hal yang menjadi alasan.

Pertama, jika larangan mudik diberlakukan dengan cara tidak memperbolehkan kendaraan angkutan umum untuk mengangkut pemudik, justeru akan membuka keran bagi pemilik mobil atau kendaraan pribadi berlomba menggunakannya.

“Karena keinginan untuk mudik sulit untuk dibendung. Dan jika semua rumah tangga pemilik mobil dan motor pergi mudik dengan kendaraan pribadi mereka, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Tumpah ruah kendaraan di jalan, kebutuhan BBM melonjak berlipat, dan kesemrawutan di mana-mana,” papar dia saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Ilustrasi, bus milik PO Gunung Harta – dok.Istimewa

Kedua, kerugian yang ditanggung oleh perusahaan penyedia jasa angkutan umum bakal berlipat-lipat karena sejak beberapa waktu lalu perusahaan-perusahaan jasa angkutan – baik angkutan darat seperti kereta api, bus, travel, dan sebagainya – telah menyiapkan diri dengan investasi yang nilainya tak kecil. Begitu pula dengan maskapai penerbangan dan angkutan laut.

Begitu pun dengan Perusahaan Otobus (PO) yang ada. Menurut dia, mayoritas PO telah menyiapkan diri dengan menambah unit armada dengan berinvestasi membeli  chassis baru  sekaligus membangunnya di perusahaan karoseri. Nilai investasi satu PO saja, jika ditotal mencapai ratusan juta hingga puluhan atau bahkan ratusan miliaran rupiah. Padahal jumlah PO mencapai ribuan.

“Dari total unit yang disiapkan PO  untuk lebaran (tahun 2020) ini mencapai 6.000 unit bus, baik bus reguler maupun pariwisata untuk dijadikan angkutan mudik, yang 70%-nya di Jawa. Jadi, kalau mudik jadi dilarang, ada potential loss (potensi penerimaan yang hilang) hingga 90%. Jika digabung dengan kerugian lain nilainya puluhan triliun rupiah . Itu dari kerugian investasi dan potensi kehilangan penumpangdi masa mudik dan balik (seminggu sebelum dan setelah hari “H” lebaran plus penyiapan infrastruktur program mudik dan balik semasa lebaran),” papar dia.

Ilustrasi, bus garapan Karoseri Tentrem dengan basis Mercedes-Benz dipamerkan di GIIAS 2019 – dok.Motoris

Perpindahan uang berhenti
Pernyataan senada diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara. Dia menyebut, momen mudik lebaran –dalam kaca mata ekonomi – merupakan salah satu prosesi mengalir dan beredarnya dana atau uang dari pusat (Jakarta dan kota besar lainnya) ke daerah terutama ke desa-desa.

“Karena, hingga sampai sekarang 70% peredaran uang itu berada di Jakarta. Dan sisanya berada di daerah, dan itu pun porsi terbanyaknya di kota-kota. Jadi mudik, memiliki arti pemerataan perekonomian juga. Dengan adnya duit yang dibelanjakan pemudik di daerah-daerah dimana mereka berada atau singgah, akan menjadi “pelumas”  sekaligus penggerak roda perekonomian wilayah setempat,” ujar dia saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Begitu pula dengan dampaknya ke industri angkutan massal yang menjadi sarana mobilitas mudik. Bhima menyebut, masa mudik merupakan masa panen bagi perusahaan angkutan termasuk angkutan bus.

Ilustrasi, mengemudi mobil di jalan tol – dok.Motoris

Sehingga, lanjut dia, jika masa panen yang diharapkan juga menjadi pendulang fulus untuk pengembalian invesatsi maupun meraup keuntungan tidak terjadi. Maka roda bisnis industri angkutan  berikut sektor-sektor yang terkait dengannya – baik secara langsung dan tidak langsung – juga bisa terganggu.

Multiplier effect (dampak ikutan) dari absennya operasi angkutan pun juga hilang. Perputaran bisnis restoran atau tempat makan, tempat penjualan oleh-oleh, dan sebagainya yang biasanya disinggahi bus atau angkutan umumnya lainnya juga bakal tidak kencang. Begitu pula dengan industri jasa lainnya yang biasanya mendapatkan berkah dari prosesi mudik,” imbuh dia.

Namun, baik Bhima maupun Lesani tetap spakat dengan pemerintah bahwa wabah virus corona harus segera diatasi. Oleh karenanya, prosesi mudik yang jika tetap diizinkan harus dibarengi langkah-langkah preventif yang sistematis dengan disiplin tinggi.

Kurnia Lesani Adnan, Ketua IPOMI – dok.Istimewa

“Ini itu bukan hanya harus dilakukan aparat pemerintah tetapi juga masing-masing individu  maupun awak angkutan umum  – termasuk kesiagaan kondisi kendaraan untuk mencegah paparan virus corona – saat prosesi pulang ke kampung halaman itu terjadi. Intinya, pemerintah harus tegas dan semua pihak mematuhi,” kata Lesani. (Mus/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This