PO Apresiasi Penundaan Larangan Operasi Bus AKAP Cs

PO Apresiasi Penundaan Larangan Operasi Bus AKAP Cs
Bus milik PO SAN Putera Sejatera - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Kalangan pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menunda pelaksanaan perintah penghentian operasi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata dari dan ke wilayah Jakarta hingga selesainya pengkajian dampak ekonomi. Pasalnya, dengan penundaan mereka merasa ada waktu untuk mempersiapkan langkah alternatif.

“Tentu kita apresiasi penundaan ini, karena kita juga mempunyai waktu untuk persiapan diri. Selain itu, kalau memang diminta kami akan memberikan masukan terkait dampak ekonomi yang bakal terjadi jika operasi bus-bus itu dihentikan,” ungkap Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, saat dihubungi Motoris, Senin (30/3/2020).

Menurut dia, perusahaan otobus (PO) saat ini dalam kondisi sangat berat. Omset usaha sejak wabah virus corona diketahui mulai merebak di Tanah Air pada akhir Januari, terus merosot.

“Omset menurun sampai 70%. Apalagi bus pariwisata yang langsung berkaitan dengan kegiatan layanan wisatawan turun sampai 85%. Padahal, teman-teman ini banyak juga membeli chassis bus baru secara kredit. Sehingga, angsuran kredit terancam macet. Kami juga harus tetap membayar penuh gaji karyawan, membayar iuaran BPJS, dan lain-lain,” kata Direktur Utama PO SAN itu.

Ilustrasi, bus milik PO Gunung Harta – dok.Istimewa

Lesani mengaku sempat menyampaikan kepada pejabat yang berwenang di Kemenhub, jika larangan itu tetap diberlakukan, maka skenario terburuk berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri angkutan bus bisa terjadi. “Kita semua sepakat bahwa wabah virus corona harus segera diatasi. Bahwa semua anak bangsa harus terhindar dari virus itu. Tetapi, tentunya aspek kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan bagaimana bisa tetap berjalan,” kata dia.

Kajian ekonomi
Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyebut penundaan larangan layanan bus AKAP dan lainnya dari dan menuju Jakarta itu ditunda hingga selesainya kajian dampak terhadap ekonomi yang menyertai.

“Ini atas arahan Plt Menteri Perhubungan (Luhut Pandjaitan). Sehingga, pelaksanaannya ditunda sampai didapat kajian dampak ekonomi seperti apa yang telah menjadi arahan presiden dalam rapat terbatas,” saat dihubungi, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Informasi ini diamini Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Menurut dia, kebijakan yang dia tuangkan dalam surat edaran ke seluruh operator bus sejatinya sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), bahkan sudah disepakati untuk diterapkan mulai Senin (30/3/2020) mulai pukul 18.00 WIB.

Surat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melarang bus AKAP masuk Jakarta – dok.Istimewa

“Tetapi ditunda penerapannya karena masih dikaji lagi,” kata dia saat dihubungi, Senin (30/3/2020) malam.

Sebelumnya, surat bernomor 1588/-1.819.611 yang diteken Syafrin Liputo beredar di masyarakat. Surat itu meminta bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) serta bus pariwisata berhenti beroperasi Senin (30/3/2020) ulai pukul 18.00 WIB. (Fan/Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS