BPTJ Minta Penghentian Operasi Bus AKAP Cs dari dan ke Jabodetabek

BPTJ Minta Penghentian Operasi Bus AKAP Cs dari dan ke Jabodetabek
Ilustrasi bus dipmaerkan di Trade Expo Indonesia 2018 - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mulai 1 April kemarin menerbitkan surat edaran terkait pembatasan transportasi umum di Jabodetabek dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona alias Covid-19 di Indonesia. Namun, surat ini dinilai Kementerian Perhubungan baru bersifat saran atau rekoendasi dan imbauan.

Surat bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 itu berisi rekomendasi pembatasan penghentian sementara secara parsial maupun menyeluruh layanan kereta api, baik jarak jauh maupun commuter line dari dan ke seputar Jabodetabek hingga layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP). Bahkan rekomendasi pembatasan layanan operasional jalan tol dan jalan arteri nasional.

Dalam surat yang diteken Kepala BPTJ Polana B Pramesti pada Rabu (1/4) itu disebutkan direkomendasikan juga pelarangan terhadap bus berpenumpang atau kendaraan pribadi yang memasuki jalan tol atau arteri nasional. Tujuannya, untuk membatasi pergerakan dari dan menuju Jabodetabek.

Pembatasan yang direkomendasikan berlaku di pintu masuk tol Ciawi-Bogor, tol Cijago Depok, serta semua pintu tol sepanjang Jakarta-Cikampek dalam rangka mencegah pergerakan masyarakat. Penutupan arus juga berlaku di wilayah Tangerang, yakni mulai di jalan Joglo Raya hingga Jalan Raya Daan Mogot. Begitu pula dengan penutupan layanan angkutan penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Penghentian layanan juga berlaku untuk angkutan dari dan menuju Kepulauan Seribu.

Sedangkan, untuk mobilitas kendaraan lokal direkoendasikan tetap berjalan dengan pengaturan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. “Penghentian layanan dikecualikan kepada presiden dan wakil presiden, menteri, pemadam kebakaran, dan sejumlah kendaraan yang mengangkut pasien. Kendaraan dengan seizin dan koordinasi kepolisian juga diperkenankan untuk melintas,” bunyi surat itu.

Ilustrasi bus ber-chassis Hino – dok.HMSI

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati yang dikonfirmasi Motoris, Rabu (1/4/3030) membenarkan adanya surat edaran tersebut, sehingga kabar itu bukan hoax. Meski, ditegaskannya, surat itu baru bersifat rekomendasi atau permintaan.

“Iya, benar ada surat edaran itu. Surat tersebut dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), khususnya pasal 6 ayat 1. Pada pasal itu disebutkan PSBB diusulkan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Maka pihak pemda harus menyampaikan usulan dulu ke Kemenkes” tutur dia.

Sehingga, jika wilayah Jabodetabek telah berstatus PSBB, maka Surat Edaran BPTJ Nomor SE 5 Tahun 2020 tersebut sah menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi. “Artinya, ketentuan tersebut  berlaku jika wilayah yang bersangkutan telah mendapat status PSBB,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengaku menunggu langkah riil dari pemerintah jika keputusan itu telah dilaksanakan. Pasalnya, sehari sebelum penerbitan surat edaran dari BPTJ itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menerbitkan surat edaran yang isinya senada tetapi kemudian dinyatakan ditunda pemberlakuannya dengan alasan masih akan dikaji dampak ekonominya.

Meski surat edaran itu baru bersifat imbauan atau rekomendasi, kata dia, namun yang perlu dipikirkan adalah exit policy dari dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan. Baik itu bagi masyarakat pengguna maupun perusahaan penyedia jasa angkutan secara ekonomi.

Ilustrasi, kop dan perihal surat edaran dari Kepala BPTJ – dok.Istimewa

“Nah, sekarang yang ingin kami tanyakan apakah sudah dilakukan kajian? Kalau sudah ada kajian hasilnya seperti apa, dan kemudian solusi alternatif bagi kami-kami operator bus atau perusahaan otobus itu apa? Karena kami juga terdampak secara ekonomi dan dimana semua dampak itu tidak bisa dielakan. Sementara, kami harus membayar angsuran kredit, harus membayar iuran BPJS, membayar gaji karyawan, dan lainnya,” papar dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Dia berharap pemerintah segera merealisasikan stimulus bagi sektor usaha termasuk sektor usaha transportasi yang terkena dampak dari wabah virus corona itu.  Baik dalam skema restrukrisasi kredit maupun dalam program pemulihan ekonomi nasional. (Fer/Fan/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS