PSBB Jakarta, Ini Syarat Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB Jakarta, Ini Syarat Motor Pribadi Boleh Berboncengan
Ilustrasi, pesepeda motor melintas di Jalan Sudirman, Jakarta - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4/2020) kemarin hingga 23 April nanti, dimana salah satu isinya adalah membatasi jumlah pengguna kendaraan. Meski peraturannya ditegaskan bahwa sepeda motor hanya boleh digunakan oleh satu orang saja, tetapi untuk sepeda motor pribadi – atau non ojek online – masih boleh berboncengan.

Kepastian tersebut diungkap langsung Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi Motoris, Jumat (10/4/2020) petang. “Iya, kalau kita cermati aturannya, ini bisa dikatakan sebagai pengecualian saja untuk memberikan kesempatan mobilitas masyarakat. Karena masyarakat bisa saja ada keperluan penting yang mendadak dan tidak bisa ditunda. Sehingga, sepeda motor untuk pribadi (bukan ojek online) berboncengan masih boleh. Tetapi dengan catatan khusus, harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat itu tidak bisa ditawar,” ujar dia.

Syarat itu adalah, baik pengendara maupun pembonceng wajib mengenakan maskai, memakai helm, jaket, serta sarung tangan. Perlengkapan tersebut merupakan saran atau alat pelindung diri dari paparan virus corona.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo yang dihubungi Motoris, di Jakarta, Jumat (10/4/2020) mengatakan Pasal 18 ayat 6 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB tiak melarang penggunaan sepeda motor pribadi dengan berboncengan. Larangan, kata dia, berlaku untuk ojek online.

Ilustrasi,, pesepeda motor di Jalan Jeneeral Sudirman Jakarta sebelum pemberlakukan PSBB – dok.Motoris

“Yang dilarang itu ojek online mengangkut penumpang. Sepeda motor untuk kepentingan pribadi tidak. Tetapi dengan syarat memakai sarana atau alat perlindungan diri baik pengendara maupun pembonceng, alamat yang dituju pengendara dan pembonceng juga harus sama. Petugas di lapangan akan memeriksa KTP (Kartu Tanda Pendudk) baik pengendara maupun pembonceng untuk mencocokannya,” papar dia.

Syafrin menegaskan, untuk sanksi bagi pelanggar ketentuan PSBB di Jakarta, mengacu pada ketentuan sanksi di Undang-undang ke Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018. Pada beleid itu dinyatakan pelanggar ketentuan akan dikenai sanksi berupa denda maksimal Rp 100 juta atau dapat dikenai sanksi pidana.

“Jadi, soal sanksi sudah cukup jelas. Dan ini akan terus kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar benar-benar disipilin dalam mematuhi PSBB ini. Sebab, PSBB itu bertujuan untuk memutus mata rantai paparan virus corona. Kalau kondisi kita tidak berubah, masa pelaksanaan PSBB bisa diperpanjang,” ujar dia. (Sut/Ril/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS