Larang Mudik, Pemerintah Pastikan Tak Tutup Jalan Tol

Larang Mudik, Pemerintah Pastikan Tak Tutup Jalan Tol
Ilustrasi, mengemudik mobil di jalan tol - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Pemerintah resmi melarang seluruh lapisan masyarakat – baik Aparat Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, maupun masyarakat umum – untuk mudik lebaran.Larangan ini juga disertai sanksi mulai dari diminta untuk kembali pulang ke tempat tinggal, denda hingga Rp 100 juta, atau bahkan saksi berupa bui.

“Mudik semuanya akan kita larang,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas secara virtual, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, larangan mudik yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona itu perlu dilakukan karena ternyata masih banyak warga yang ingin nekat mudik. Dia pun mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasil survei itu menunjukan, 68% masyarakat menyatakan tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. “Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” ujar Jokowi.

Ilustrasi, penumpang Bus AKAP di Terminal Poris, Kota Tangerang  – dok.Motoris

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Selasa (21/4/2020) mengatakan untuk menegakkan peraturan, perlu adanya sanksi bagi yang melanggarnya. “Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik, harus ada sanksi di sana. Sanksi yang paling ringan bisa dengan dikembalikan saja kendaraan tersebut untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik,” kata dia.

Sanksi lainnya yang akan diberikan kepada pelanggar adalah sanksi yang mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal 93 Undang-undang itu ditetapkan sanksi bagi pelanggarnya yakni kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Budi menyebut payung hukum resmi untuk pemberian sanksi larangan mudik belum selesai dirampungkan. Dia juga menambahkan, bahwa dalam penegakan aturan itu aparat kepolisian dan TNI yang didukung aparat dari instansi lainnya akan melakukan pemantauan dan pengawasan.

“Kalau sudah ada larangan berarti skenario adalah melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik,” ujar Budi.

 

Ilustrasi, truk angutan logistik tidak dibatasi saat larangan mudik berlaku – dok.Motoris

Namun, mantan widya iswara Korlantas Polri itu memastikan, kendati ada larangan mudik, namun pemerintah tidak akan menutup akses jalan. “Kami tak akan menutup akses, hanya membatasi keluar masuk di wilayah tertentu saja. Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” papar dia saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Tindakan tegas mulai 7 Mei

Apa yang disampaikan Budi persis dengan yang ditegaskan Menteri Perhubungan Adinterim (pelaksana tugas sementara) Luhut Binsar Panjaitan dalam video conference di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

“Akses jalan tol dipastikan tidak akan ditutup. Masih dibuka untuk angkutan logistik, tenaga kesehatan, dan orang yang bergerak di jasa perbankan. Kami bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan segala kementerian terkait akan segera melakukan langkah-langkah teknis operasional di lapangan. Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat,” tandas Menko Polhukam itu.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan – dok.Setkab.go.id

Luhut menegaskan, larangan mudik itu mulai berlaku Jumat (24/4/2020) lusa. Namun, pemberian sanksi tegas bagi pelanggar baru efektif pada 7 Mei nanti. Alasannya, pemerintah masih perlu menyiapkan instrumen untuk penegakan aturan tersebut.

“Berlaku nanti tanggal 24 April. Sekarang, kita menyiapkan dulu. Tapi kita mulai ketat tanggal 7 Mei nanti. Misalnya dalam konteks tindakan hukum atau sanksi yang diberikan bila dia melanggar,” imbuh Luhut.(Fat/Sut/Kpr/Ara)

 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS