Mudik Dilarang, PO: Kalau Tetap Bayar Kredit Kami Ambyar

Mudik Dilarang, PO: Kalau Tetap Bayar Kredit Kami Ambyar
Ilustrasi, bus milik PO SAN Putera Sejatera - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Para pengusaha jasa apngkutan bus (Perusahaan Otobus/PO) menyatakan mendukung dan akan mematuhi kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan larangan mudik mulai Jumat (24/4/2020) lusa. Namun, mereka juga meminta agar pemerintah memastikan dan mendorong lembaga keuangan bank maupun non bank dalam merelaksasi kredit bagi debitur yang terdampak secara langsung wabah virus corona (Covid-19) yang di dalamnya termasuk perusahaan transportasi khususnya angkutan bus.

“Sebagai bagian dari bangsa ini kami akan mematuhi ketentuan atau aturan dari pemerintah. Patuh terhadap kebijakan menjadi keharusan kami, tetapi kami juga pemerintah untuk memahami konsekwensi yang kami terima dari kebijakan itu. Dengan larangan (mudik) itu akan menyebabkan bus AKAP setop operasi secara keseluruhan. Lalu bagaimana dengan pekerja di industri transportasi ini,” papar Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan saat dihubungi Motoris di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Padahal, lanjut dia, sebagian besar pengusaha bus saat ini juga dihadapkan pada situasi pelik karena harus membayar kredit pembelian unit baru. Pada sisi lain, saat ini pendapatan operasional bus AKAP telah longsor hingga 90%, atau hanya menghasilkan pendapatan 10% saja dari semestinya.

Bahkan, untuk bus pariwisata sejak Maret lalu sudah 100% menghentikan operasi. Sehingga, pendapatan bus pariwisata sudah benar-benar nihil. Sementara, lanjut Lesani, meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang restrukturisasi kredit sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo agar lembaga keuangan bank maupun non bank (leasing) merelaksasi kredit bagi usaha yang terdampak kredit, namun pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya seperti yang diharapkan.

Ilustrasi,bus baru dengan karoseri garapan perusahaan karoseri Tentrem – dok.Motoris

“POJK Nomor 11 (Tahun 2020) itu tidak efektif di lapangan. Sampai saat ini relaksasi dan stimulus yang kami ajukan melalui Organda (Organisasi Angkutan Darat) beberapa waktu lalu belum ada yang diimplementasikan. Lembaga keuangan (bank dan leasing) tempat kami mengajukan kredit tetap meminta kami membayar 50% dari kewajiban cicilan, atau tetap membayar bunga. Dengan kondisi seperti ini, dimana pemasukan hanya 10% dan bisa nihil saat larangan mudik efektif berlaku kondisi kami semakin berat. Kalau kami tetap harus bayar kredit, kami bisa ambyar,” ungkap Lesani.

Pernyataan senada diungkapkan Direktur Utama PO Gunung Harta, I Gede Yoyok Santoso saat dihubungi Motoris, dari Jakarta, Selasa (21/4/2020). Perusahaan angkutan bus asal Denpasar, Bali, itu bahkan telah menghentikan operasi sejumlah trayek dari Bali dan Jawa Timur menuju wilayah Jabodetabek dan sebaliknya.

“Karena penumpang sepi. Terlebih, meski ada kebijakan harga tiket dinaikan hingga 50% tetapi jumlah penumpang dibatasi, tingkat isian kursi semakin semakin. Karena memang dampak wabah virus corona. Memang, ada orang yang mudik (sebelum aturan larangan mudik) tetapi mereka menggunakan kendaraan selain bus, dengan berbagai alasan. Karena itu dalam kondisi sekarang, stimulus dan relaksasi kredit itu sudah sangat mendesak bagi kami,” papar dia.

Direktur Utama PO SAN I Gede Yoyok Santoso di depan armada bus terbaru – dok.Istimewa

Denda hingga Rp 100 juta
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah resmi melarang seluruh lapisan masyarakat – baik Aparat Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, maupun masyarakat umum – untuk mudik lebaran. “Mudik semuanya akan kita larang,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas secara virtual, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, larangan mudik yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona itu perlu dilakukan karena ternyata masih banyak warga yang ingin nekat mudik. Dia pun mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasil survei itu menunjukan, 68% masyarakat menyatakan tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. “Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” ujar Presiden.

Ilustrasi, bus baru milik PO SAN yang berbasis chassis Scania – dok.Motoris

Menteri Perhubungan Ad-interim, Luhut Binsar Panjaitan memastikan meski kegiatan mudik masyarakat dilarang, namun pemerintah tidak menutup akses jalan tol. “Akses jalan tol dipastikan tidak akan ditutup. Masih dibuka untuk angkutan logistik, tenaga kesehatan, dan orang yang bergerak di jasa perbankan. Kami bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan segala kementerian terkait akan segera melakukan langkah-langkah teknis operasional di lapangan. Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat,” tandas Menko Polhukam itu.

Pernyataan serupa diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi. Dia memastikan tidak ada akses jalan yang ditutup, tetapi pemerintah akan membatasinya.

Budi juga menyebut, sebagai sanksi bagi pelanggar ada beberapa tinfkatan mulai dari kendaraannya yang diminta balik arah dan kembali pulang ke rumah atau tempat tinggal hingga sanksi denda, bahkan kurungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Keenhub, Budi Setiyadi (memegang miikropon)- dok.hubdat.dephub.go.id

“Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93 menyebut sanksi bagi pelanggar bisa kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta,” kata dia, di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Larangan mudik ini mulai berlaku Jumat (24/4/2020) lusa. (Fat/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This