Jalan Tol Saat Larangan Mudik, Jasa Marga Tunggu Petunjuk Pemerintah

Jalan Tol Saat Larangan Mudik, Jasa Marga Tunggu Petunjuk Pemerintah
Ilustrasi, gerbang jalan tol ruas Jagorawi - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – PT Jasa Marga (Persero) dan pemerintah provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat (dari wilayah Jabodetabek) untuk mudik. Dua instansi itu mengaku akan berkoodinasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan teknisnya.

“Untuk teknisnya kami akan koordinasi dan bekerjasama dengan Kemenhub dan Kepolisian untuk menerapkan skenario pembatasan kendaraan di wilayah jalan tol sesuai kebijakan pemerintah,” ujar Corporate Communications and Community Development Group Head, Dwimawan Heru, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Jasa Marga, lanjut Heru, bahkan akan menyiapkan personil untuk membantu aparat di lapangan dalam penegakan aturan yang diteapkan tersebut. “Perseroan akan membantu aparat untuk menegakkan hukum dengan menyiapkan dukungan personil dan sarana perlengkapan lalu lintas terkait pembatasan di jalan tol,” ujar dia.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menandaskan menyambut baik kebijakan tersebut. Pasalnya, dengan adanya larangan tersebut akan menekan potensi penyebaran wabah virus corona ke daerah dari wilayah Jakarta yang saat ini masuk dalam kategori zona merah.

Ilustrasi, truk angkutan logistik – dok.Motoris

“Dan saat ini kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungandan menunggu petunjuk lebih lanjut dari ketentuan yang ada khususnya dalam teknis pengaturan layanan angkutan umum, khususnya layanan angkutan antarkota antarprovinsi untuk bus ataupun kereta api. Begitu juga dengan angkutan laut dan angkutan udara,” papar Syafrin saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan ad-interim, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah resmi melakukan larangan mudik pada saat Ramadan maupun saat Idul Fitri, yang mulai berlaku besok, Jumat (24/2/2020).

“Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, 24 April 2020. Namun untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei nanti. Karena kami juga masih harus menyelesaikan beberapa hal yang terkait dengan itu, misalnya bagiamana dengan sanksi (bagi) yang melanggarnya,” papar dia, dalam video conference, di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Mantan Menko Polhukam itu juga menegaskan meski ada pelarangan mudik, namun pemerintah tidak menutup akses jalan termasuk akses jalan tol.

Ilustrasi, Lalu-lintas Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sebelum wabah virus corona merebak di Indonesia – dok.Motoris

“Akses jalan tol dipastikan tidak akan ditutup. Masih dibuka untuk angkutan logistik, tenaga kesehatan, dan orang yang bergerak di jasa perbankan. Kami bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan segala kementerian terkait akan segera melakukan langkah-langkah teknis operasional di lapangan. Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat,” ungkap pensiunan jenderal bintang empat itu.

Dia menjelaskan, dengan melarang mudik itu artinya pemberintah tidak memperbolehkan lalu lintas orang keluar dari wilayah Jabodetabek dan sebaliknya masuk ke wilayah ini. Tetapi, lanjut dia, peerintah masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek atau sistem aglomerasi. (Fat/Fan/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS