Ikatan Dokter Minta Pelonggaran Transportasi Dievaluasi Ketat
Ilustasi, angkutan bus - dok.Istimewa

Ikatan Dokter Minta Pelonggaran Transportasi Dievaluasi Ketat

Jakarta, Motoris – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau pemerintah tetap disiplin dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mengevaluasi pengecualian operasional moda transportasi. Pasalnya, meski dalam pelonggaran transportasi ini ada persyaratan untuk pengecualian bagi penggunanya – sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 – justeru berpotensi meningkatkan resiko penularan virus corona.

“Hingga saat ini penambahan kasus positif corona berfluktutatif antara 250 sampai 400 orang per hari. Oleh karena itu pemerintah harus waspada dalam mengambil kebijakan. Karena kami khawatir jika PSBB dan social distancing (pembatasan sosial) tidak didisiplinkan, maka upaya (melalui PSBB dan social distancing) untuk memutus tali penyebaran virus (corona) ini tidak akan efektif,” papar Ketua Pengurus Besar IDI, Daeng M. Faqih, video conference, di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Pengecualian, lanjut Daeng, sebaiknya hanya diberikan kepada invidu yang bertugas pada sektor-sektor yang memenuhi hajat hidup orang banyak seperti pangan. IDI pun telah berkirim surat terkait hal itu kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Panglima TNI, dan Kapolri untuk ditembuskan kepada sejumlah kementerian.

Sementara, anggota Komisi IX DPR Bukhari Yusuf menilai pemerintah tidak konsisten dalam penanganan corona di Indonesia. Sebab, kata dia, pernyataan dan langkah kementerian berbeda dengan pernyataan presiden, khususnya soal keputusan pelonggaran moda transportasi.

Ilustrasi bus di pool – dok,Istimewa

Presiden, lanjut dia, meminta agar PSBB diperketat, tetapi menterinya justeru memperlonggar transportasi. Padahal, di saat yang sama, semua kendaraan dilarang ke luar dan datang ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Pemerintah ini galau. Saya pikir pelonggaran (transportasi) itu sangat tidak konsisten,” ungkap Bukhari, dalam video conference yang sama.

Menurut Bukhari, pelonggaran memiliki potensi yang tinggi, yakni munculnya kembali penyebaran virus. Dia kemudian menyodorkan contoh terdapatnya 11 orang penumpang pesawat sewa asal Italia, Neos, yang mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kamis (07/5) malam.

Mereka adalah, orang-orang repatriasi atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang ingin pulang ke Tanah Air. Dan repatriasi, sebut Bukhari, merupakan kelompok orang yang dikecualikan dan boleh menggunakan transportasi sesuai kebijakan pelonggaran sesuai surat edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Ilustrasi, bus milik PO Gunung Harta trayek Malang-Jakarta -Bogor – dok.Istimewa

Tak ada pelonggaran PSBB
Menanggapi persepsi masyarakat terkait dengan pelonggaran transportasi itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menegaskan pelonggaran transportasi bukan berarti pelonggaran PSBB. Sebab, bagi mereka yang berhak atau boleh menggunakan transportasi itu adalah orang-orang yang dikecualikan dan mendapatkan surat keteragan dari Gugus Tugas.

“Jadi sebetulnya ada pegecualian. Hanya saja, mungkin ini pernyataannya disampaikan demikian pelonggaran, sehingga kemudian orang melihat seperti bahwa ini ada kelonggaran, padahal tidak. PSBB tidak berubah, tidak ada pelonggaran,” ujar Brian.

Dia kembali menegaskan sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalan Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, pengecualian diberikan kepada mereka yang bergerak di enam sektor. “Jadi hanya ada enam hal atau sektor yang dikecualikan,” ucap Brian.

Ilustrasi, tenaga medis merupakan satu diantara individu yang diperbolehkan menggunakan angkutan di pelonggaran tansportasi selama masa Covid-19 meski harus membawa surat penugasan – dok.The Journal Pioneer

Keenamnya adalah pekerja di pelayanan penanganan Covid-19, bidang pertahanan dan keamanan, dan kesehatan. Selain itu, mereka yang bekerja di sektor layanan kebutuhan dasar, fungsi ekonomi penting, perjalanan darurat pasien atau orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal, serta mereka yang melakukan repatriasi.

Sementara pelaku usaha angutan memastikan, untuk menggunakan angkutan pun orang yang berhak menggunakan moda transportasi juga dilakukan pemeriksaan ketat.

“Jadi, kalau pengguna bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dilakukan tes lagi, meskipun mereka masuk dalam kelompok yang dikecualikan. Makanya, pemerintah memusatkan titik pemberangkatan di terminal Pulo Gebang. Itu dimaksudkan agar pemantauan bisa efektif. Awak bus pun diperiksa dengan ketat juga,” ujar Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan saat dihubungi Motoris, Minggu (10/5/2020).

Kurnia Lesani Adnan, Ketua IPOMI – dok.Istimewa

Pernyataan serupa diungkapkan Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono. Namun, dia berharap kepastian aturan terkait dengan pelonggaran dan prosedur pemberian pengecualian bagi mereka yang diberi hak juga sama antara pusat dengan daerah.

“Evaluasi boleh dan mungkin harus. Tetapi yang penting adalah standar prosedur dan prosesnya harus konsisten. Jangan ada perbedaan di pusat dan daerah. Sehingga orang yang lolos tes terpapar atau tidak Covid-19, tiba-tiba di daerah dinyatakan tidak. Kalau terjadi seperti itu, akan kasihan orang-orang yang sudah jauh-jauh melakukan perjalanan. Begitu juga dengan awak angkutannya,” kata dia. (Fat/Sut/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )