Komisioner Ombudsman RI Minta Ganjil-genap Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Komisioner Ombudsman RI Minta Ganjil-genap Ditinjau Ulang, Ini Alasannya
Ilustrasi, Lalu-lintas Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sebelum wabah virus corona merebak di Indonesia - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Komisi Ombudsman Indonesia meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta agar meninjau ulang aturan pelat nomor ganjil-genap yang mulai diberlakukan lagi Senin (3/8/2020). Alasannya, kebijakan itu mendorong orang menggunakan angkutan umum yang rawan menjadi klaster baru penularan virus corona.

“Moda transportasi umum itu bisa menjadi tempat penularan virus corona. Penularan di kantor, yang sebelumnya disebut sebagai klaster penularan, itu diduga bukan terjadi di kantor, tetapi di luar kantor, yaitu pada saat masyarakat itu berangkat kerja atau ketika transit menuju tempat kerja atau pulang ke rumah,” papar Komisioner Ombudsman Alvin Lie, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Sehingga, lanjut dia, kebijakan penerapan ganjil-genap tersebut kontradiksi dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk mencegah paparan virus corona. “Dan PSBB itu kan bertujuan mengurangi pergerakan sosial agar jangan banyak di luar rumah, sehingga tidak terjadi penularan,” ujar Alvin.

Jika kebijakan ganjil-genap diberlakukan, dan orang orang beralih ke angkutan umum dan ujung-ujungnya terjadi klaster baru penularan virus corona, maka kebijakan tersebut bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga pemerintah DKI sendiri. Sementara, kebijakan ganjil genap diberlakukan mulai Senin hingga Jumat, mulai pukul 06.00 – 10.00 WIB dan pukul 16.00 – 21.00 WIB.

Ilustrasi,,Lalu-lintas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta saat penerapan aturan ganjil-genap -dok.Motoris

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan, Senin (3/8/2020) mengatakan pemberlakuan kebijakan ganjil genap merupakan rem darurat setelah melihat tren kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir. “Wabahnya (Corona) belum usai, tetapi mobilitas sudah kembali normal. Sehingga, jika tidak direm maka akan ada risiko penularan wabah yang kembali meningkat,” papar mantan Menteri Pendidikan itu di akun instagram pribadinya.

Kebijakan ganjil-genap itu berlaku di 25 ruas jalan. Sedangkan Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya, hingga Rabu (5/8/2020) belum memberlakukan tindakan atas pelanggaran aturan pelat nomor ganjil-genap. Aparat, hanya memberikan sosialiasi kepada mereka yang kedapatan melangar dengan mmberitahu bahwa aturan ganjil-genap telah kembali berlaku. (Ril/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This