Pemerintah Resmi Larang Mudik Lebaran, Pengusaha Angkutan Bus Kelabakan

Ilustrasi, armada bus milik PO SAN – dok.PO SAN


Jakarta, Motoris – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan pelarangan mudik Lebaran 2021 yang jatuh pada tanggal 13 – 14 Mei nanti. Larangan ini ditetapkan dengan rentang waktu 6 – 17 Mei mendatang dengan tujuan untuk menghindari penularan Covid-19.

“Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan sebelum dan sesudah hari maupun tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah. Kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu,” papar Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kembali menegaskan, cuti bersama Idul Fitri tetap ada. Namun, kegiatan mudik yang dilarang dan sebagai gantinya pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang bisa dikirim kepad sanak keluarga di kampung halaman.

Muhadjir mengatakan, larangan mudik ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Larangan berlaku untuk untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) /TNI-Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Ilustrasi, penumpang Bus AKAP di Terminal Poris, Kota Tangerang saat mudik lebaran beberapa tahun lalu – dok.Motoris

Kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan. Menurut dia, larangan mudik bagi masyarakat jelas akan memberikan dampak terhadap pengusaha angkutan umum bus Antar Kota Antar Provinsi.

“Kita tidak bijak membahas kerugian secara angka, jelas kalau kami tidak beroperasi berarti (pendapatan) nol. Saat ini kami masih jauh dari pulih (akibat dampak pandemi dan larangan mudik di tahun 2020 lalu). Apalagi, kalau keputusan (larangan mudik) ini diteruskan, ya sudah tahulah apa yang akan kami alami tanpa harus saya jelaskan,” kata dia saat dihubungi Motoris di Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Lesani mengaku, pada prinsipnya para pelaku usaha harus sepakat dengan aturan pemerintah. Namun, lanjut dia, pemerintah juga harus tegas –tanpa pilih kasih – dalam menegakkan aturan.

“Aturan ini diperuntukan kepada angkutan umum sajakah? Bagaimana dengan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi? Bagaimana dengan angkutan ilegal yang menggantikan kami akibat tidak tegasnya pemerintah dalam penegakan hukum saat lebaran 2020,” tandas dia.

Kendaraan berpelat hitam, angkutan travel dan bus yang mengangkut pemudik di masa larangan mudik diamankan aparat Polda Metro Jaya – dok.TMC Polda Metro Jaya

Lesani menyebut ada kesan tidak bagusnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam membuat pernyataan terakit mudik lebaran. Sebab, lanjut dia, pada tanggal 16 Maret lalu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masih menyatakan pada prinsipnya tidak ada larangan mudik.

“Sekarang menteri yang lain bilang dilarang mudik. Apakah antar kementerian ini tidak berkoordinasi sebelum mengeluarkan statement?,” ucap dia. (Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This