Pembatasan Operasi Bikin Pengusaha Truk Galau

Pembatasan Operasi Bikin Pengusaha Truk Galau

Jakarta, Motoris – Sejumlah pengusaha angkutan truk mengaku resah dengan dampak pembatasan operasional truk menyusul penerapan kebijakan nomor pelat ganjil-genap di ruas tol Jakarta–Cikampek sejak 12 Maret lalu. Maklum, dengan aturan truk tak boleh beroperasi pukul 06.00 – 09.00 WIB membuat tingkat utilitas atau penggunaan truk semakin menurun.

“Ini pendapat pribadi saya, karena secara lembaga belum ada pernyataan resmi. Sejak ketentuan ini diberlakukan, dalam tiga pekan tingkat utilitas truk menurun sampai 30%. Artinya, truk semakin banyak menganggur, karena waktu operasinya susut. Tentu ini berdampak kepada pendapatan perusahaan angkutan truk,” kata Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, John Afandi Hutagaol, kepada Motoris, di Tangerang, belum lama ini.

Tidak maksimalnya penggunaan truk di jalan, lanjut John, bukan hanya karena penundaan waktu untuk jalan tetapi juga karena kepadatan di Jalan. Sebab, truk-truk yang sejak subuh berangkat dari pangkalan harus berhenti menunggu selama tiga jam, dari pukul 06.00 – 09.00 WIB.

“Nah, ketika jam 09.00 WIB, truk-truk yang parkir itu secara bersamaan turun ke jalan, berangkat. Akibatnya, penumpukan truk di jalan pun terjadi, padat sekali. Sehingga, laju kecepatan truk juga tersendat,” kata John, menerangkan.

Baca juga: Mayoritas Truk Overload di Jalan, Bikin Negara Rugi Rp 46 T

Boros Bahan Bakar

Pernyataan senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPP Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman. Menurutnya, selain tingkat penggunaan truk yang menurun, penerapan kebijakan pembatasan operasi itu juga memunculkan dampak naiknya biaya operasi yang harus dirogoh perusahaan.

“Karena begitu jam pembatasan berakhir, truk langsung bareng-bareng berangkat karena mengejar target waktu yang diminta pemilik barang, yakni pengguna jasa truk. Akibatnya, laju truk pelan. Ini boros bahan bakar. Belum lagi biaya makan, biaya tak terduga lainnya,” tuturnya saat dikonfirmasi Motoris di Jatake, Tangerang, kemarin.

Ilustrasi antrean truk di tol. (BISNIS.com)

Hanya, baik John Afandi maupun Kyatmaja tak menyebut berapa potensi pendapatan yang hilang akibat penyusutan tingkat penggunaan truk itu. Alasannya, saat ini anggota Aptrindo belum memberi laporan secara rinci soal kerugian yang mereka alami.

“Tapi yang pasti, secara umum melapor ada penyusutan utilitas truk, rata-rata 30%. Dalam seminggu sekarang hanya dua rit saja. Padahal, kebanyakan saat kembali truk juga dalam kondisi kosong tanpa muatan,” terang John.

Baca juga: Jualan Hino Terangsang Tambang dan Infrastruktur

Percepatan Proyek

Keduanya berharap, pemerintah mempercepat proyek pembangunan infrastruktur yang ada di ruas tol Jakarta-Cikampek yang menjadi dasar alasan penerapan kebijakan pembatasan operasi itu. Kedua, dalam jangka panjang, pemerintah mempertimbangkan pembatasan kendaraan pribadi.

“Karena populasi kendaraan pribadi sangat jauh lebih banyak dibanding truk. Selain itu, truk ini menjadi bagian penting dari roda perekonomian, untuk logistik dan konsumsi masyarakat, ekspor, sampai kegaitan manufaktur. Ini yang perlu dijadikan pertimbangan,” kata Kyatmaja.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat ditemui Motors dalam Seminar ‘Keamanan Berkendara dan Truk Overloading’ di Tangerang, belum lama ini mengatakan dirinya telah mendengar keluhan pengusaha seperti itu.

“Dan sekali lagi, kita tidak saklek. Tentu setiap kebijakan yang ditetapkan terus di-review. Masukan-masukan dari semua stakeholder kita tampung, kita pelajari. Setelah itu kita ajak berembuk semua, karena kebijakan yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk kebaikan bersama,” ucapnya. (Ara)

Grafis Otomotif IG @MotorisIndonesia-Thailand Mulai Pasok Toyota C-HR ke ASEAN.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This