Kasasi Kasus Kartel Skutik Ditolak, Honda Bertindak

Kasasi Kasus Kartel Skutik Ditolak, Honda Bertindak
Proses produksi Honda BeAT di pabrik miik PT Astra Honda Motor - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan Honda bersama Yamaha telah melakukan praktik kartel dalam penentuan harga produk skutik, PT Astra Honda Motor (AHM) tak menyerah. Agen pemegang merek Honda di Indonesia ini akan melakukan upaya hukum lagi.

“Kami menghormati putusan MA ini. Jika memang benar seperti itu (pengajuan kasasi ditolak), kami akan mengambil langkah hukum berikutnya. Karena hingga saat ini kami belum menerima salinan putusan MA tersebut, dan baru tahu dari media,” tutur General Manager Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbuddin, saat dihubungi Motoris, di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Seperti diketahui amar putusan MA April 2019 terhadap pengajuan kasasi oleh Astra Honda Motor nomor register 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 menyatakan penolakan tersebut. Dengan kata lain, MA masih mengakui dan menganggap putusan KPPU sah.

Pada Februari 2017 lalu, KPPU menyatakan Honda (AHM) bersama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah terbukti menjalankan praktik kartel. Sehingga, dua merek ini dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang tentang penetapan harga.

Ilustrasi proses produksi New Honda Scoopy – dok.AHM

Sebagai sanksi Honda didenda Rp 22,5 miliar . Sedangkan denda yang ditetapkan untuk Yamaha lenih besar yakni Rp 25 miliar. Pasalnya, majelis hakim menilai pabrikan berlambang garputala ini manipulasi data di persidangan dan tidak kooperatif dalam persidangan.

Putusan tersebut ditetapkan KPPU setelah mendengar keterangan para saksi, melihat bukti-bukti yang ada, serta anlisa hasil tim investigasi. Semua keterangan itu mengerucut pada satu kesimpulan bahwa kedua pabrikan ini telah menjalankan praktik kartel sepanjang tahun 2014 yakni untuk menetapkan harga jual model skuter matik bermesin 110 cc – 125 cc.

Muhib memastikan pihaknya menolak semua tuduhan KPPU tersebut. Dia menegaskan, selama ini pihaknya telah bersaing secara fair di pasar. “Ini mustahil terjadi permufakatan untuk mengatur harga (kartel),” ucap dia.

Ilustrasi, proses produksi Honda BeAT – dok.Astra Honda

Sebagai bukti persaingan secara fair ini, lanjut Muhib, bisa dilihat dari gelontoran model dan varian produk baru ke pasar yang dilakukan oleh Honda dalam menenuhi keinginan konsumen. “Dan dalam menjalankan bisnis, kami selalu mematuhi perundangan yang berlaku dengan tidak merugikan konsumen,” imbuh Muhib. (Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This