Divonis Kartel, Honda Diminta Kembalikan Duit Konsumen

Divonis Kartel, Honda Diminta Kembalikan Duit Konsumen
Ilustrasi, proses produksi sepeda motor Honda - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Mahkamah Agung RI (MA) akhir April lalu telah menolak kasasi yang diajukan oleh PT Astra Honda motor (AHM) atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas tuduhan praktik kartel yang dilakukan oleh Honda dan Yamaha dalam penentuan harga skutik 110-125 cc. Beragam tanggapan dan reaksi pun bermunculan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) misalnya menyebut dengan penolakan itu maka vonis yang diputuskan KPPU tetap berlaku. Bahkan, YLKI meminta jika vonis itu nanti berkekuatan tetap karena kedua pabrikan itu telah terbukti benar melakukan katel, maka mereka wajib menurunkan harga motor dan mengembalikan selisih harganya kepada konsumen yang telah membeli.

“Putusan MA itu tentunya didasari bukti-bukti kuat yang dilampirkan KPPU sebagai dasar putusannya. Nah, semestinya tanpa diminta pun manajemen Honda maupun Yamaha bertikad baik melaksanakan putusan itu. Selain denda yang ditetapkan juga menurunkan harga jual produk yang harganya ditetapkan melalui praktik kartel itu. Sedangkan bagi yang telah membeli, selisih harga yang ada dikembalikan ke mereka,” papar Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Tulus, menegaskan sanksi untuk mengembalikan uang selisih harga kepada konsumen dan menurunkan harga itu penting sebagai konsekwensi dari perbuatan cela melanggar aturan yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Memang, di UU tersebut belum tertera sanksi itu selain denda.

Ilustrasi, proses produksi Honda BeAT – dok.Astra Honda

“Makanya, kami mengusulkan ada revisi pasal di UU tersebut kepada DPR agar dicatumkan kewajiban penurunan harga terhadap produk yang harganya ditetapkan berdasar praktik kartel. Ini penting, sehingga secara sosial merek atau industri yang melakukan perbuatan kartel juga mendapat sanksi,” kata Tulus.

Menurutnya, sanksi denda Rp 22.5 miliar kepada Honda dan Rp 25 miliar kepada Yamaha, nilainya terlalu kecil. Terlebih jika dibanding keuntungan yang didapatkan dari bisnis mereka sebagai perusahaan global.

Sanggahan Honda
Sementara itu, Marketing Director PT AHM, Thomas Wijaya, di booth Honda IIMS 2019 bersikukuh menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan praktik kartel seperti yang dituduhkan. “Kami melakukan penetapan harga secara independen dengan berbagai variabel, tanpa keterlibatan pihak lain,” ucap dia, di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan oleh AHM Nomor 217/Pdt.Sus-KPPU/2019.  Menyikapi hal ini, AHM mengaku masih akan mempelajari putusan itu sebelum menentukan langkah-langkah lain. Sementara, kata Thomas, sampai kini AHM beum meerima salinan putusan tersebut.

“Kami sangat kecewa karena kami dari awal sudah yakin dari awal MA akan mengabulkan kasasi kami. Kami juga belum menerima salinan dari hasil putusan itu. Sehingga secara detail kami belum tahu,” ucapnya.

Ilustrasi proses produksi New Honda Scoopy – dok.AHM

Soal kemungkinan menurunkan harga jual harga sepeda motor, Thomas menyebut halt u sangat kecil kemungkinannya. Atau bahkan tidak mungkin.

Pasalnya, harga produk tersebut yang telah mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemampuan konsumen. Diantara hal-hal yang dipertimbangkan itu adalah fitur, teknologi, spesifikasi, harga material, serta perpajakan.

“Jadi itu (menurunkan harga), kami sSangat tidak memungkinkan kami menurunkan harga,” ucapnya.

Seperti diketahui, pada Februari 2017 lalu, KPPU menyatakan Honda (AHM) bersama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing telah terbukti menjalankan praktik kartel pentuan harga produk secara bersama untuksoal skuter matik 110 cc dan 125 cc. Sehingga,keduanya dinyatakan terbukti melanggar Undang-Undang No 5 Pasal 5‎ Tahun 1999 tentang tentang penetapan harga.

KPPU berdalih putusan itu ditetapkan berdasar analisis tim investigasi dan dikuatkan dua bukti surat elektronik (email) internal di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Kedua email itu tertanggal 28 April 2014 dan 10 Januari 2015.

Email pertama itu merupakan percakapan antara Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima kepada Executive Vice President YIMM, Dyonisius Betti. Email juga diteruskan ke manajemen pemasaran Yamaha.

Proses produksi Honda BeAT di pabrik miik PT Astra Honda Motor – dok.Istimewa

Email kedua, dikirimkan Marketing Director YIMM Yutaka Terada kepada Dyonisius Betti dan Sales Director YIMM, Sutarya. Di email ini juga sempat disebut pertemuan antara Kojima dengan President Director AHM, Inuma di sebuah Golf Course.

Menyinggung salah satu bukti yang dijadikan dasar KKPU untuk membuat keputusan ini, Thomas mengaku pihaknya tidak tahu menahu dengan hal itu. Pasalnya, itu email internal dan tidak pernah dikomunikasikan dengan AHM sama sekali. (Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This