Mau PK Vonis Soal Kartel? Honda Harus Punya Bukti Baru

Mau PK Vonis Soal Kartel? Honda Harus Punya Bukti Baru
Proses produksi Honda BeAT di pabrik miik PT Astra Honda Motor - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut soal penolakan kasasi yang diajukan PT Astra Honda Motor (AHM) terkait putusan KPPU atas kasus dugaan kartel harga skutik oleh Mahkamah Agung (MA), kini menjadai domain MA dan Honda. Jika Honda ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus tersebut, bisa saja asalkan memiliki novum, atau bukti baru.

“Jadi, sekarang ini soal amar putusan penolakan kasasi itu sudah bukan wilayah kami, KPPU. Tetapi itu sudah menjadi domainnya MA dengan Honda. Urusan Honda dengan MA, kami tidak mencampuri urusan itu lagi,” tutur Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, saat ditemui di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Menurut Guntur, jika Honda ingin mengajukan PK, tentu harus disertai novum (bukti baru). Pasalnya, dengan putusan penolakan kasasi yang diajukannya oleh MA yang tercantum dalam surat perkara Nomor 217/Pdt. Sus-KPPU/2019, maka bukti-bukti yang digunakan oleh KPPU terbukti secara sah dan benar adanya.

Guntur malah meminta semua pelaku usaha, termasuk Honda dan Yamaha, untuk menghormati putusan hukum baik di tingkat pengadilan negeri hingga tingkat kasasi di MA. “Kami harapkan pelaku usaha tidak menyampaikan hal-hal yang kontra produktif. Kita harus menghormati putusan hukum. Kami pun akan sangat menghormati, jika putusan kami akan dikoreksi pengadilan tinggi,” papar Guntur.

Komisioner KPPU Guntur Syahrial Saragih – dok.Motoris

Dia juga menegaskan, soal bukti-bukti yang dijadikan dasar putusan KPPU sudah sangat kuat. Lembaga ini tetap menganut azas hukum, bahwa untuk mengangkat sebuah kasus ke tingkat penyidikan, penyelidikan, persidangan, hingga putusan, harus minimal didasari dua alat bukti.

Bahkan, bukti-bukti ekonomi – tindakan ekonomi yang dilakukan dua perusahaan yang terlibat kasus – juga diajukan dan dipakai sebagai dasar putusan. Buktidan putusan tersebut, juga tidak ditolak atau dikoreksi oleh MA.

“Di PN kami dikuatkan. Dan pemberitaan saya tidak tahu kayanya( Honda) mau di PK (peninjauan kembali). Tapi yang kami harapkan bagi pelaku usaha untuk tidak menyampaikan hal yang kontra produktif,” ujar Guntur mengulangi pernyataanya.

Tidak kontra produktif
Putusan MA, kata dia, berbeda dengan dengan putusan KPPU. Guntur mengaku para hakim di MA dalam memutuskan perkara yang ditangani bertindak dan bersikap profesional yang tidak bisa diintervensi.

Lantas bagaimana dengan AHM menyikapi pernyataan komisioner KPPU ini? General Manager Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbuddin kepada Motoris melalui pesan elektronik, Senin (6/5/2019) mengatakan, masih menunggu salinan putusan resmi MA yang dikirimkan MA ke pihaknya. “Kami baru menentukan langkah hukum selanjutnya setelah menerima salinan putusan resmi MA,” ujar dia.

Ilustrasi proses produksi New Honda Scoopy – dok.AHM

SEbelumnya, pada Februari 2017, KPPU telah memutuskan bahwa PT Astra Honda Motor bersama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) telah melakukan praktik kartel penentuan harga bersama skutik 110 – 125 cc. (Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This