Soal Jerat Kartel ke Honda dan Yamaha, KPPU: Bukti Kami Kuat

Soal Jerat Kartel ke Honda dan Yamaha, KPPU: Bukti Kami Kuat
Komisioner KPPU Guntur Syahrial Saragih - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menegaskan dua alat bukti yang digunakannya sebagai dasar putusan yang menyimpulkan PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) telah melakukan praktik kartel dalam penentuan harga skutik 110-125 cc sangat kuat. Jika tidak, tentu Mahkamah Agung (MA) tak akan menolak kasasi yang diajukan Honda pada April lalu.

“Kalau bukti kami tidak kuat, tentu MA tidak akan menguatkan putusan KPPU dan menolak kasasi yang diajukan oleh pihak terlapor (MA). Kami percaya MA. Jadi, kalau keberatan ya dapat PK (peninjauan kembali). Ini (penolakan kasasi) sudah jadi putusannya MA. Sehingga sudah menjadi ranah atau domain Honda dengan MA,” papar Komisioner KPPU, Guntur Syahrial Saragih, saat ditemui di kantornya, Gedung KPPU, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Guntur menegaskan, pihaknya memenuhi prosedur dan ketentuan hukum untuk membawa sebuah kasus untuk disidik, diselidiki, hingga disidang, yakni minimal harus memenuhi dua alat bukti. Bukti-bukti tersebut bukan hanya salinan surat elektronik (e-mail) internal di Yamaha yang salah satunya menyebut nama petinggi Honda (Inuma) dan Yamaha (Kojima) dan hasil analisa tim investigasi KKPU saja.

Ilustrasi, proses produksi Honda BeAT – dok.Astra Honda

“Tetapi kami juga ada bukti-bukti perilaku ekonomi. Tindakan ekonomi dari perusahaan yang terlibat (kartel),” kata dia.

Jika dalam kasus individu atau perseorangan, lanjut Guntur, yang ditelaah atau dianalisapara investigator (penyidik) itu gerak tubuhnya, bahasa tubuhnya. Nah, kalau dalam kasus kartel ini adalah tindakan ekonomi perusahaan, mulai dari daftar harga, stok barang, distrubisi barang, dan lain-lain.

Oleh karena itu, jika Honda berkeinginan untuk melakukan upaya hukum lagi – dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) misalnya – diminta untuk mengajukan bukti-bukti baru (novum). Pasalnya, sebut Guntur, persoalan hukum harus diselesaikan dengan mengajukan bukti-bukti yang mendukung tindakan yang dilakukan oleh orang atau pihak tersebut.

Ilustrasi proses produksi New Honda Scoopy – dok.AHM

“Ya silahkan saja kalau memiliki bukti-bukti baru,” paparnya.

Penjelasan rinci putusan
Rencananya, dalam pekan ini atau pekan depan, KPPU akan membeberkan lagi penjelasan soal kartel yang menjerat Honda dan Yamaha. Kasus ini diputus KPPU pada 20 Februari 2017. Namun, putusan tersebut ditolak oleh Honda dan kemudian mengajukan kasasi.

Kasasi ini ditolak oleh MA melalui amar putusan yang dinyatakan dalam surat perkara Nomor 217/Pdt. Sus-KPPU/2019 pada akhir April kemarin. Berbeda dengan Honda, Yamaha Indonesia masih bungkam soal putusan tersebut.

Proses produksi Honda BeAT di pabrik miik PT Astra Honda Motor – dok.Istimewa

Sementara, General Manager Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbuddin kepada Motoris melalui pesan elektronik, Senin (6/5/2019) mengatakan, masih menunggu salinan putusan resmi MA yang dikirimkan MA ke pihaknya.

“Kami baru menentukan langkah hukum selanjutnya setelah menerima salinan putusan resmi MA,” ujar dia. (Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This