Yamaha Kecewa MA Tolak Kasasi Vonis Kartel

Yamaha Kecewa MA Tolak Kasasi Vonis Kartel
Ilustrasi, Yamaha Freego, model terbaru Yamaha yang diluncurkan di IMOS 2018 - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Setelah lama tak bereaksi atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menetapkan Yamaha bersama Honda telah melakukan praktik kartel harga skutik 110-125 cc, akhirnya Yamaha menunjukan sikap. Vice President Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Dyonisius Betti, mengaku kecewa atas putusan MA itu.

Pernyataan itu diungkapkan Dyon di sela peluncuran produk baru di Pekan Raya Jakarta, JiExpo, Jakarta, Senin (27/5/2019). “Sejak awal kami tidak pernah melakukan apa itu (tindakan kartel). Kami tidak tahu mengapa putusan seperti itu. Benar-benar sangat mengecewakan putusan itu,” papar dia.

Meski tak menyebut secara tegas, namun Dyon mengatakan pihaknya akan elakukan upaya hukum menyikapi putusan MA itu. Sebelumnya, 23 April lalu, MA melalui amar putusan surat perkara Nomor 217/Pdt. Sus-KPPU/2019 memutuskan menolak kasasi vonis putusan KPPU itu. Artinya, tuduhan praktik kartel pengaturan harga bersama antara Yamaha dengan Honda untuk skutik 110-125 diakui terbukti.

Seperti diketahui, KPPU memutuskan vonis tersebut pada 20 Februari 2017. Namun, putusan tersebut ditolak oleh Yamaha dan Honda. Kemudian mengajukan kasasi, tetapi Yamaha membantah atas semua tuduhan tersebut.

Dalam putusan itu juga disebutkan, mereka didenda Rp 22,5 miliar. Namun, khusus untuk Yamaha, denda ditambah lagi Rp 2,5 miliar sehingga menjadi Rp 25 miliar.

Komisioner KPPU Guntur Syahrial Saragih – dok.Motoris

Komisioner KPPU, Guntur Syahrial Saragih, saat ditemui di kantornya, Gedung KPPU, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019) menegaskan tidak mungkin pihaknya membuat putusan tanpa didasari bukti yang kuat. Hal itu terlihat dari MA yang menguatkan putusan tersebut.

“Kalau bukti kami tidak kuat, tentu MA tidak akan menguatkan putusan KPPU dan menolak kasasi yang diajukan oleh pihak terlapor (MA). Kami percaya MA. Jadi, kalau keberatan ya dapat PK (peninjauan kembali). Ini (penolakan kasasi) sudah jadi putusannya MA. Sehingga sudah menjadi ranah atau domain Yamha dan Honda dengan MA,” papar dia.

Kembalikan uang konsumen
Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) misalnya menyebut dengan penolakan itu maka vonis yang diputuskan KPPU tetap berlaku. Bahkan, YLKI meminta jika vonis itu nanti berkekuatan tetap karena kedua pabrikan itu telah terbukti benar melakukan kartel, maka mereka wajib menurunkan harga motor dan mengembalikan selisih harganya kepada konsumen yang telah membeli.

“Putusan MA itu tentunya didasari bukti-bukti kuat yang dilampirkan KPPU sebagai dasar putusannya. Nah, semestinya tanpa diminta pun manajemen Honda maupun Yamaha bertikad baik melaksanakan putusan itu. Selain denda yang ditetapkan juga menurunkan harga jual produk yang harganya ditetapkan melalui praktik kartel itu. Sedangkan bagi yang telah membeli, selisih harga yang ada dikembalikan ke mereka,” papar Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Yamaha FreeGo – dok.Moto Saigon

Dia menegaskan, sanksi untuk mengembalikan uang selisih harga kepada konsumen dan menurunkan harga itu penting sebagai konsekwensi dari perbuatan cela melanggar aturan yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Memang, di UU tersebut belum tertera sanksi itu selain denda, namun perlu diberlakukan agar lebih fair. (Mul/Fer/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This