Pemerintah Izinkan Impor Mobil Listrik CBU, Setelah Itu Gas Pol

Pemerintah Izinkan Impor Mobil Listrik CBU, Setelah Itu Gas Pol
Ilustrasi, infrastruktur pengisian arus untuk baterai mobil listrik - dok.livemint

Jakarta, Motoris – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan yang berkomitmen untuk produksi mobil listrik di Indonesia, setelah aturan (Peraturan Presiden/Perpres) kendaraan listrik terbit, mengimpor mobil listrik secara utuh. Namun, izin impor tersebut dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan kuota impor yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas finalisasi aturan mobil listrik yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (7/8/2019) kemarin.

“Nantinya, mereka (investor) akan mendapatkan kuota impor CBU (Complete Build-Up/secara utuh) mobil listrik untuk jangka waktu sesuai komitmen investasi. Semakin besar (skala pabrik dan nilai investasinya) modalnya, akan semakin banyak izin impor yang diberikan. Kami memberikan waktu kepada industri, dua sampai tiga tahun, untuk melakukan investasi,” papar Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Airlangga menyebut, hingga saat ini sudah ada tiga hingga empat perusahaan otomotif yang berkomitmen mengembangkan mobil listrik di Tanah Air. Hanya, dia tak merinci siapa saja perusahaan tersebut.

Ilustrasi, seorang pengunjung GIIAS 2019 melihat detil sebuah mobil listrik di booth DFSK – dok.Motoris

Namun, yang pasti, kata Airlangga, para investor ini berjanji akan memulai proses produksi pada tahun 2022 mendatang. Artinya, pabrikan tersebut didorong untuk gas pol dalam memproduksi mobil listrik.

Dan sesuai dengan salah satu isi Perpres kendaraan listrik yang akan diteken Jokowi – yang menetapkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mobil listrik harus 35% pada tahun 2023 – para investor harus memenuhinya. “Sehingga, investor harus didorong agar menggunakan bahan baku dalam negeri seperti baterai listrik. Perpres ini rencananya berlaku mulai tahun 2021,” ucap Airlangga.

Ekspor ke Australia
Menurut Airlangga, dengan TKDN sebesar 35% tersebut, maka mobil listrik yang diprouksi di Indonesia akan dengan mudah untuk masuk ke pasar ekspor Australia. Pasalnya, seperti tertera dalam perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), mobil yang diekspor ke Negeri Kanguru itu wajib memiliki TKDN minimal 40%.

“Sehingga, nantinya akan kita sinkronkan dengan fasilitas yang ada,” kata dia.

Ilustrasi, sedan listrik Nissan Leaf yang dibuat oleh Nissan Motor Company dihadirkan ke GIIAS 2019 oleh Nissan Indonesia – dok.Motoris

Putera mantan Menteri Perindustrian era Orde Baru, almarhum Hartarto itu, menyebut pasar otomotif Australia menjanjikan peluang bagi industri otomotif Indonesia. Pasalnya, pasar di negara itu mencaai 1,2 juta unit saban tahunnya dan unit-unit yang dijual berasal dari impor.

Selain itu, Indonesia memiliki kerangka kerjasama dalam IA-CEPA yang memungkinkan diberlakukannya pengecualian atas hambatan non tarif yang mungkin terjadi. Selain itu, jarak antara Indonesia dan Australia relatif lebih dekat jika dibanding negara-negara eksportir lain baik di Eropa, Amerika, atau bahkan di Asia lainnya. (Fan/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This