Penjualan Motor 2020 Berat, Tersodok Cukai Rokok

Penjualan Motor 2020 Berat, Tersodok Cukai Rokok
Ilustrasi, proses produksi sepeda motor Honda - dok.Istimewa

Jakarta, Motoris – Penjualan sepeda motor sepanjang tahun 2020 nanti diperkirakan tak beranjak dari penjualan sepanjang tahun 2019 karena menghadapi banyak tekanan. Selain kenaikan iuran untuk Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pajak, listrik, juga tersodok kenaikan cukai rokok.

Perkiraan itu diungkap Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Sigit Kumala. “Kebijakan penaikan iuran BPJS Kesehatan dan pajak listrik itu jelas bakal menjadikan anggaran rumah tangga semakin banyak yang dialokasikan untuk keduanya. Begitu pula dengan kenaikan cukai rokok,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Sebab, lanjut Sigit, sekitar 35-37% pembeli sepeda motor selama ini merupakan perokok aktif. Sehingga, jika cukai rokok naik yang menjadikan harga jual eceran (HJE) rokok naik, maka mereka juga harus membelanjakan uang lebih banyak.

Ilustrasi, Yamaha FreeGo diluncurkan di gelaran IMOS 2018 b- dok.Motoris

“Jadi, kita proyeksikan flat atau stagnan dibanding tahun sekarang,” ucap Sigit.

Seperti diketahui Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.pada 21 Oktober lalu menetapkan kenaikan cukai rokok. Sehingga, HJE rokok mulai 1 Januari 2020 nanti juga naik.

Tahun ini, AISI memperkirakan penjualan sepda motor di Tanah Air sebanyak 6,45 juta unit. Jumlah ini naik 1-2% dibanding penjualan tahun 2018 yang sebanyak 6,38 juta unit.

DP rendah jadi tak berarti
Senada dengan Sigit, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut kebijakan yang ditetapkan pemerintah itu bisa menekan tingkat konsumsi masyarakat. Terlebih, jika pendapatan masyarakat juga tak meningkat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan.

“Kalau kita lihat sejumlah variabel penopang pertumbuhan ekonomi kita kan sebagian besar dari sektor konsumsi. Terutama konsumsi rumah tangga. Nah, kalau sekarang anggaran untuk konsumsinya bayak terserap untuk listrik, iuran BPJS, ya tentu konsumsi  juga turun. Apalagi untuk barang-barang non primer seperti motor,” kata dia saat dihubungi, Jumat (28/11/2019).

Ilustrasi trkredit sepeda motor. dok. Istimewa

Kebijakan pemerintah itu juga kontraproduktif dengan kebijakan Bank Indonesia yang melakukan relaksasi atau pelonggaran uang muka kredit, khususnya kendaraan bermotor. Bank sentral itu menurunkan besaran uang muka kredit motor dan mobil 5-10%, sehingga uang muka kredit motor mulai 2 Desember 2019 bisa hanya 15%.

“Tetapi apa artinya uang muka rendah kalau mengansurnya di bulanan mereka berat. Jadi uang muka rendah bisa tidak berarti bagi masyarakat,” ucap ekonom lulusan Bradford University, Inggris, itu. (Hta/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This