Soal Usulan Pajak dan BBN Mobil 0%, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Soal Usulan Pajak dan BBN Mobil 0%, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
Ilustrasi mobil di diler - dok.Viking Bond Service

Jakarta, Motoris – Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara menanggapi usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita agar dilakukan relaksasi pajak (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan Bea Balik Nama (BBN) mobil baru hingga Desember nanti. Meski menyatakan akan mengkaji, namun mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut telah banyak insentif fiskal yang digelontorkan.

“Pada dasarnya setiap ide atau usulan baru terkait pemberian insentif untuk menggerakkan ekonomi akan dikaji oleh Kementerian Keuangan. Apalagi saat ini lajunya dihadang pandemi Covid-19. Akan tetapi, kita juga akan kaji lebih dahulu (usulan PPnBM dan BBN 0% yang diusulkan itu). Karena sepertinya insentif untuk program pemulihan ekonomi nasional sudah banyak,” papar dia dalam konferensi pers APBN Kita September yang digelar secara virtual, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Pemerintah, lanjut dia, telah memberikan relaksasi atau insentif pajak seperti pajak ditanggung pemerintah (DTP) hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor. “Jadi, lita akan terus lihat lagi apa-apa yang dibutuhkan untuk menstimulus ekonomi. Kita, Kementerian Keuangan selalu terbuka terhadap ide-ide, tapi kita juga akan jaga dari konsistensi kebijakannya,” ujarnya.

Ilustrasi, Mitsubishi Xpander Cross – dok.MMKSI

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, yang dihubungi Motoris di Jakarta, Rabu (23/9/2020) mengatakan, terlalu banyak berikan insentif fiskal cukup berbahaya bagi keberlanjutan APBN tahun berikutnya kalau tidak dikaji secara serius dampaknya ke berbagai sektor.

“Banyaknya insentif perpajakan juga akan pengaruh ke penerimaan pajak sudah jelas akan menurun. rasio pajak akan dikorbankan bahkan bisa turun menjadi 5-6% tahun 2020,” kata Bhima.

Peraih Master in Finance dari University of Bradford Inggris ini bahkan menyebut pemerintah saat ini telah kecanduan memberi insentif pajak. Namun, lanjut dia, banyak yang tidak efektif.

Ilustrasi, penghitungan pajak mobil – dok.FinancialExpress

“Misalnya, dari realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional per 14 september 2020, realisasi insentif pajak PPH21 DTP (Ditanggung Pemerintah) baru 4% cair padahal anggaran hampir Rp40 triliun,” ucap Bhima.

Contoh lainnya, lanjut Bhima, adalah PPH final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditanggung pemerintah hingga kini realisasinya baru 12,9%. Bahkan dia menyebut relaksasi PPnBM dan BBN mobil baru hingga 0% belum tentu efektif menggenjot penjualan, karena persoalan yang mendasar adalah faktor urgensi atau tingkat kebutuhan dan daya beli masyarakat.

Urgensi kebutuhan dinilainya tak mendesak karena dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) aktifitas masyarakat juga terbatas. Sementara, daya beli menurun karena pendapatan juga melemah akibat dampak Covid-19, terlebih lembaga keuangan – baik bank maupun leasing – juga kian selektif untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Padahal, mayoritas pembelian mobil selama ini dilakukan secara kredit.

Ilustrasi, SUV Hyundai Santa Fe yang dijual di Indonesia – dok.Motoris

Dia menyarankan, agar industri dan agen pemegang merek memangkas harga jual mobil, sehingga lebih terjangkau dengan daya beli yang ada jika ingin memacu penjualan. “Margin untung produsen otomotif tidak boleh terlalu besar juga disaat daya beli sedang turun,” tandas Bhima. (Chr/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This