Pajak 0% Ditolak, Kemenperin Usulkan Insentif Baru untuk Konsumen Otomotif

Pajak 0% Ditolak, Kemenperin Usulkan Insentif Baru untuk Konsumen Otomotif
Ilustrasi, proses produksi mobil Toyota - dok.mediaindonesia.com

Jakarta, Motoris – Meski usulan relaksasi pajak hingga 0% – untuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Balik Nama (BBN) –ditolak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun bukan berarti jalan lagi bagi Kementerian Perindustrian untuk memantik gairah industri otomotif di tengah keterpurukan akibat diterpa pandemi virus corona (Covid-19) melalui insentif fiskal. Kementerian kini kembali mengajukan usulan baru insentif pajak bagi konsumen.

Namun, menurut diungkapkan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier, hingga kini usulan tersebut belum mendapat tanggapan dari Kemenkeu.

“(Insentif pajak ini untuk meningkatkan daya beli kendaraan masyarakat yang turun akibat pandemi Covid-19. Apalagi, industri otomotif ini memberi kontribusi 10% terhadap perekonomian nasional. Efek domino dari kegiatan produksi industri otomotif sangat besar bagi industri pendukungnya dan sektor lain,” papar Taufiek dalam diskusi virtual bertajuk ‘Upaya Pemerintah Bangkitkan Industri Otomotif dari Dampak Pandemi Covid-19’ yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Terlebih, lanjut Taufiek, industri otomotif juga menyerap tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 1,5 juta orang. Tenaga kerja ini baik di pabrik milik merek kendaraan yang bersangkutan, industri pemasok dari tier satu hingga tiga, diler, bengkel, maupun bank dan perusahaan pembiayaan.

Ilustrasi, proses produksi Daihatsu Terios di pabrik milik Daihatsu Indonesia. Terios merupakan salah satu mobil yang diekspor oleh PT Astra Daihatsu Motor – dok.Daihatsu

Menurut Taufiek, saat ini insentif fiskal memang sudah diberikan kepada industri dengan wujud yang beragam. Namun, insentif bagi industri saja belumlah cukup untuk memacu geliat sektor otomotif nasional.
Sebab, kebutuhan stimulan bukan hanya di sisi supply atau pasokan (industri) tetapi juga demand. Permintaan (demand) dari konsumen hingga kini masih turun akibat daya beli.

“Karena kalau konsumen daya belinya meningkat, permintaan (produk otomotif) meningkat, maka pabrik juga akan berproduksi lebih banyak lagi. Utilitas pabrik akan meningkat. Sampai saat ini utilitas menurun. Kapasitas produksi kita 2,35 juta unit per tahun, tetapi utilisasi (kapasitas yang terpakai) hanya 1,28 juta unit, turun 54%-an,” ungkap Taufiek.

Jika produksi meningkat, maka permintaan komponen juga naik. Artinya, industri pedukung juga akan mendapatkan manfaat dari efek domino. Bahkan sektor-sektor lain pun juga akan mendapatkan manfaat dari bergeraknya industri otomotif.

Ilustrasi calon pelanggan Toyota tengah bertransaksi dengan staf diler – dok.Istimewa

Walhasil, tidak ada alasan bagi industri-industri yang ada untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan. Artinya, banyak manfaat yang akan dipetik masyarakat maupun negara jika sektor otomotif ini menggeliat. Itulah, kata Taufiek, alasan mengapa Keenperin mengajukan usulan insentif fiskal atau perpajakan bagi konsumen.

Insentif pajak, katalisator yang dibutuhkan
Pendapat serupa diungkap oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara. Menurut dia, insentif perpajakan untuk konsumen itu merupakan katalitasator yang sangat dibutuhkan oleh industri otomotif di tengah keterpurukan saat ini.

Sebab, untuk menggali potensi insentif dari sisi pelaku industri – khususnya agen pemegang merek selaku pemasar produk – dengan cara memberi potongan harga atau memangkas margin keuntungan, sepertinya juga tidak mungkin.

“Karena utilisasi pabrik saat ini sudah turun 54%, jadi kalau harus memangkas harga (diskon) industri akan semakin berat untuk menutup operational cost. Ini akan berat,” kata Kukuh di acara dan waktu yang sama.

Terlebih, faktor daya beli menjadi faktor yang cukup menentukan meski di saat vaksin melawan Covid-19 ditemukan sekali pun. Kukuh pun menyakini usulan relaksasi pajak 0% yang diusulkan oleh Kemenperin ke Kemenkeu belum ditolak, melainkan masih dikaji.

Ilustrasi, pengunjung pameran mobil menperhatikan detil C-HR Hybrid – dok.Motoris

“Karena banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan. Termasuk penyerapan tenaga kerja. Misalnya saja, bagi sektor keuangan. Karena 80% pembelian kendaraan bermotor itu dilakukan secara kredit maka, industri otomotif juga memberikan dampak ke sektor keuangan, industri pemasok komponen, aksesoris, asuransi, dan lain-lain,”kata dia.

Sementara, di tahun ini, tanpa ada insentif fiskal seperti yang diusulkan Kemenperin, target penjualan 600.000 unit seperti yang dipatok Gaikindo kemungkinan berat bisa tercapai. Sebab, di akhir tahun orang akan fokus ke keperluan lain, seperti liburan, ketimbang membeli mobil.

“Padahal, kita sekarang ini hanya punya waktu sisa dua bulan sampai akhir tahun,” ucap Kukuh.

Perlunya perlindungan sosial masyarakat
Direktur program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut, upaya Kemeperin untuk mengusulkan insentif bagi konsumen cukup tepat. Sebab, dampak Covid-19 terhadap ekonomi (kuartal kedua -5,32% dan kuartal ketiga – 3,49%) telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau menurunnnya pendapatan. Walhasil, daya beli masyarakat turun.

Namun, menurut Esther, insentif pajak 0% tidak akan serta merta efektif untuk memacu penjualan produk otomotif manakala penguatan aspek sosial ekonomi masyarakat juga tidak berjalan efektif. Penjualan juga masih akan lemot jika kegiatan masyarakat di luar rumah masih terbatas, sebab jika mobilitas masyarakat terbatas akibat pembatasan sosial, maka kebutuhan alat transportasi juga rendah.

Antusiasme pengunjung GIIAS 2019 Surabaya melihat-lihat Suzuki Ertiga- dok.PT SIS

“Aktiftas masyarakat akan meningkat jika pembatasan sosial berkurang, perlindungan sosial ada, dan daya beli naik. Oleh karena itu ini sangat perlu dukungan semua unsur government (pemerintah) dari semua lembaga (termasuk Kemenkeu),” kata dia.

Perlindungan sosial masyakarat juga harus ditingkatkan. Caranya, peerintah harus menambah anggaran perlindungan sosial dan diperluas bagi kelas menengah yang rentan miskin, terutama dengan melalui wujud tunai agar bisa dibelanjakan secara langsung untuk konsumsi. (Fat/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This