RI Siap Produksi Bus Listrik, Akankah PO Bus AKAP Menggunakannya?

Bus listrik E-Inobus produksi perusahaan lokal Indonesia, PT Inka – dok.Istimewa


Jakarta, Motoris – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut Indonesia siap memproduksi bus listrik dengan kapasitas produksi 1.200 unit per tahun. Pemerintah pun telah mempersiapkan pabrik baterai, penguatan infrastruktur kendaraan berbasis listrik seperti jaringan penisian daya baterai, dan lain-lain.

“Kita akomodasi teknologi yang berkembang saat ini (kendaraan listrik) dengan penguatan infrasttuktur dan industri komponen pendukung. Itu sudah ada di roadmap (pengembangan dan pemasyarakat kendaraan listrik di Indonesia,” papar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, saat berbicara di acara Busworld Southeast Asia, Selasa (2/2/2021).

Taufik berharap,kontribusi industri bus nasional dapat terus meningkat terhadap ekonomi nasional mengingat potensi pasar jasa angkutan bus maupun produk bus di Tanah Air yang cukup besar. Dia menyebut dari aspek demografi, Indonesia berpenduduk 260 juta dan memiliki 34 provinsi, 451 kabupaten dan kota membutuhkan membutuhkan mobilitas kendaraan besar, seperti bus.

CEO Bakrie Group, Anindya Bakrie, bersama bus listrik buatan Bakrie Autopart – dok.Epicentrum.id

“Bus ini untuk kehidupan sehari-hari di samping kebutuhan sektor-sektor lain seperti pariwisata, pemerintahan, dan niaga,” tandas Taufiek.

Lantas akankah Perusahaan Otobus (PO) – khususnya yang melayani jasa angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan pariwisata – akan dengan serta merta menyerap produk bus listrik sebagai armada mereka.

“Masih butuh waktu, menunggu kesiapan dan kepastian berbagai faktor,” ujar Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, saat dihubungi Motoris di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Ketua IPOMI, Kurnia Lesani Adnan – dok.Pribadi

Tak hanya kesiapan infrastruktur
Faktor pertama adalah kesiapan infrastruktur khususnya stasiun pengisian daya baterai listrik. Bukan hanya soal jumlahnya, tetapi juga kesiapan ketersediaan dayanya.

“Karena kalau ternyata daya yang akan diisikan ke baterai sudah tidak ada, seperti SPBU yang kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM), maka perjalanan akan terganggu. Layanan ke penumpang juga terganggu, orang tidak akan percaya lagi ke angkutan bus,” kata pria yang akrab disapa Sani itu.

Kedua, harus dipastikan kemampuan daya dukung baterai bagi bus yang melakukan perjalanan jarak jauh. Sebab, bus-bus AKAP maupun Pariwisata selama ini menempuh perjalanan jarak jauh hingga 500 kilometer lebih atau bahkan mencapai 1.000 kilometer.

Iustrasi, seseorang mengecas baterai bus listrik – dok.Reuters

Dia mencontohkan perjalanan yang ditempuh bus AKAP dengan trayek di Jawa yang melakukan perjalanan ke Banyuwangi atau Bali. Jarakyang mereka tempuh hampir atau bahkan lebih dari 1.000 kilometer.

“Nah, sekarang kemampuan daya baterai apakah sampai sejauh itu? Kalau bus nantinya harus sering berhenti untuk mengecas baterai yang paling tidak satu jam, tentunya perjalanan akan lebih lambat dibanding bus konvensional. Karena itu soal kemampuan baterai ini juga harus dipastikan,” terang pria yang juga Direktur Utama PO Siliwangi Antar Nusa (SAN) tersebut.

Ketiga, faktor harga. Besaran harga kendaraan listrik yang – setidaknya samai saat ini – masih mahal, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pelaku usaha jasa angkutan bus. Mereka akan berhitung ulang soal pengembalian investasi usaha jika harus menggunakan bus listrik yang berbanderol lebih mahal ketimbang bus konvensional.

Ilustrasi, bus listrik buatan pabrikan Cina, Yutong- dok.Istimewa

Padahal, keinginan pelaku usaha layanan angkutan bus adalah menhadirkan layanan yang prima dengan harga terjangkau. Maklum, pengguna moda angkutan ini – hingga saat ini – masih didominasi masyarakat menengah ke bawah yang juga sensitif terhadap tarif.

Meski, secara teori biaya perawatan dan bahan bakar sumber tenaga dibilang lebih murah, namun jika jumlah penumpang di bawah rata-rata hitungan kelayakan ekonomi, pengusaha akan tetap nombok. Terlebih, menggaet penumpang di saat persaingan layanan antar pelaku usaha maupun juga kian ketat.

“Apalagi, di tengah persaingan yang semaki ketat. Tidak hanya antar sesama perusahaan bus saja, tetapi juga dengan pelaku usaha moda transportasi lain. Belum lagi dengan angkutan umum illegal atau gelap,” imbuh Sani. (Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This