Diskon PPnBM Mobil Baru Bikin Negara Untung atau Buntung? Ini Jawabnya

Ilustrasi pembelian mobil – dok.BadCredit.org

Jakarta, Motoris – Rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memangkas (memberi diskon) tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara bertahap menjadi 0%, kemudian 50%, dan 25% – dalam tiga periode tiga bulanan, selama sembilan bulan – diperkirakan mengakibatkan penerimaan negara turun. Namun, sejumlah kalangan berpendapat justeru sebaliknya, di jangka panjang malah menguntungkan.

Perkiraan bakal susutnya potensi penerimaan negara akibat diskon PPnBM itu diakui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Ekonomi Susiwijono dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Selasa (16/2/2021). “Dengan pengurangan PPnBM ini potensial penurunan revenuenya barang kali ada di satu koma sekian sampai sampai Rp 2,3 triliun,” kata dia.

Namun, kata dia, pemerintah berpikir jangka panjang dimana keuntungan atau dampak positif yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut yang jauh lebih banyak.

Ilustrasi, kegiatan servis mobil di bengkel resmi Mitsubishi – dok.Mitsubishi

Industri otomotif yang akan bisa menambah pemanfaatan kapasitas terpasang akan menyelamatkan tenaga kerja, industri pendukung baik pemasok komponen dan sektor hilir baik pemasaran produk (mobil) dan layanan purna jual maupun industri aksesoris juga akan ikut bergerak jika mobil banyak yang terserap oleh masyarakat

Sementara Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, saat berbicara di program B-Talk Kompas TV yang berlangsung Selasa (1622021) malam mengatakan tidak ada potensi berkurangnya penerimaan negara. Pasalnya, kata dia, diskon PPnBM yang tarifnya ditanggung oleh pemerintah (DTP) itu masuk ke dalam belanja pajak pemerintah.

Ilustrasi pameran mobil – dok.Motoris

“Itu masuk dalam belanja pajak pemerintah yang masuk di dalam alokasi stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada alokasi ini dalamnya terdapat insentif pajak, (PPnBM) sama dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP dan lain-lain. Jadi sifatnya hanya alokasi belanja,” papar dia.

Keuntungan negara
Yustinus juga menegaskan akan ada pemasukan yang dihasilkan jika diskon PPnBM itu dilakukan dan penyerapan produka atau mobil bisa terjadi seperti yang ditargetkan. Pemasukan yang akan bertambah itu dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian PPh Pasal 21 badan.

“Bahkan bagi daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari semakin banyaknya Bea Balik Nama (BBN) kendaraan, dan lain-lain,” jelas Yustinus.

Pernyataan senada diungkapkan oleh Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto, yang dihubungi Motoris, sebelumnya. Dia mengatakan, selama ini dari total harga sebuah mobil yang dipatok oleh agen pemegang merek (APM) dan diler sekitar 40% – 45% masuk ke kas negara.

Ilustrasi calon pelanggan Toyota tengah bertransaksi dengan staf diler – dok.Istimewa

“Karena selama ini dari PPN yang besarnya 10% lalu PPnBM 10% – 125% masuk ke kas negara” ujar dia, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan “buntung” dengan menerapkan kebijakan itu, terlebih mobil yang berhak mendapatkan fasilitas diskon PPnBM itu adalah mobil yang bermesin 1.500 cc ke bawah – baik sedan maupun mobil berpenggerak 4×2 – yang merupakan segmen terbesar.

“Dari data yang ada selama ini mobil segmen ini merupakan yang terbanyak dibeli oleh masyarakat, yaitu sekitar 41% – 42%. Artinya kalau mobil ini banyak terserap maka pemasukan dari PPN juga meningkat,” kata dia.

Ilustrasi, produksi mobil Toyota – dok.Pattaya Mail

Lebih dari itu, industri juga akan bergerak, karena di kebijakan itu disyaratkan mobil yang berhak menerima diskon PPnBM adalah yang memiliki kandungan lokal 70% atau lebih.

“Artinya, industri mobil bergerak lebih cepat maka sektor pendukungnya juga akan ikut mendapatkan manfaat. Apakagi, sektor otomotif ini – baik langsung maupun tidak langsung – menyerap 1,5 juta sampai 2 juta orang pekerja,” imbuh Jongkie. (Fat/Sut/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This