Peraturan PPnBM 0% Sudah Diteken Menkeu, Sekali Lagi Ini Mobil yang Berhak

Ilustrasi, pajak mobil – dok.Global Fleet

Jakarta, Motoris – Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan telah menandatangani peraturan patyung hukum relaksasi atau pemangkasan tarif pajak khususnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% atau tarif yang berlaku menjadi 0%. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu diteken pada Kamis (25/2/2021).

“Sudah ditandatangani Ibu Menteri (Menkeu Sri Mulyani) 25 Februari kemarin. Sehingga per 1 Maret, relaksasi sudah bisa dilaksanakan,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Selain menetapkan besaran tarif yang berlaku dalam tiga tahap atau periode pemberlakuan (masing-masing periode selama tiga bulan dan empat bulan), PMK Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 juga menjelaskan soal syarat untuk mendapatkan fasilitas relaksasi ini.

Ilustrasi produksi mobil -dok.Istimewa-via-RT

Besaran tarif yang berlaku – seperti disebut di pasal 5 dari PMK itu – Maret hingga Mei sebesar 0% (dipangkas 100%), kemudian di periode Juni hingga Agustus sebesar 50%, dan September hingga Desember 25% (atau dipangkas 75%).

Sedangkan soal syarat untuk mendapatkannya, pasal 3 dari beleid itu menyatakan, relaksasi ini hanya berlaku bagi kendaraan berpenggerak 4×2 dan sedan dengan mesin berkubikasi 1.500 cc ke bawah. Selain itu diproduksi di dalam negeri dengan kandungan lokal atau komponen yang berasal dari produksi di dalam negeri minimal 70%.

“Dengan relaksasi ini kita harapkan penyerapan produk industri (mobil) oleh masyarakat juga meningkat. Oleh karena itu, segmen yang paling besar (atau ceruk pasar mobil) yaitu bermesin 1.500 cc ke bawah itu yang mendapatkannya. Segmen itu merupakan (porsi penjualannya) sekitar 40% dari total penjualan selama ini,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Ilustrasi calon pembeli mobil tengah bertransaksi dengan staf diler – dok.Istimewa

Selain itu, relaksasi juga bertujuan agar kapasitas industri mobil meningkat. Jika produksi terkerek karena permintaan mobil di masyarakat juga bertambah, lanjut Taufiek, maka pertumbuhan industri juga akan terjadi.

“Oleh karena itu, di aturan ini ditetapkan kandungan lokal (komponen buatan dalam negeri yang digunakan oleh mobil yang berhak atas fasilitas relaksasi PPnBM itu) minimal 70%,” ujar Taufiek. (Sut/Mus/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This