Hyundai Ingatkan RI: Mobil Hybrid dan PHEV Hanyalah Titik Transisional

Ilustrasi, mobil hybrid – dok.CarsGuide

Jakarta, Motoris – Hyundai Motor Company (Hyundai) menilai pemerintah Indonesia telah memulai kebijakan pendukung untuk Kendaraan Rendah Emisi Karbon atau Low Carbon Emission Vehicles (LCEV), meski saat ini yang banyak beredar di pasar Indonesia baru kendaraan jenis Hybrid (HEVs) dan Plug- in kendaraan Hybrid (PHEV).

Sementara, kedua jenis kendaraan itu merupakan titik transisional menuju kendaraan listrik murni atau baterai (BEV).
Pernyataan itu diungkapkan Vice President Business Strategy Planning Hyundai, Tae-Uhn Kim, saat berbicara di perhelatan The Economist Indonesia Summit – Towards a Sustainable Recovery yang digelar di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Sedangkan, Indonesia yang telah meratifiksi Paris Climate Accord, juga terikat dengan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% – 41% dibandingkan skenario BAU pada tahun 2030 nanti.

Ilustrasi, mobil listrik murni atau mobil listrik baterai (BEV) Hyundai Ioniq – dok.The Car Connection

Padahal, lanjut Kim, jalur pertumbuhan hijau (yakni pertumbuhan tingkat pengurangan emisi gas rumah kaca) yang perubahan paradigma, tidak mungkin terwujud tanpa kemauan kuat dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat sejak awal karena pada saat kebijakan tertentu diberlakukan, akan menimbulkan sebuah ketergantungan.

“Saya pikir kebijakan yang aktif akan bekerja lebih baik dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan selangkah demi selangkah. Mempertimbangkan hal tersebut, saya merasa Indonesia perlu merancang kebijakan yang dapat mendorong adopsi BEV secara lebih luas,” papar dia.

Terlebih, jelas Kim, HEV dan PHEV meski masih berkontribusi untuk mengurangi polutan, namun ketergantungannya pada bahan bakar fosil tetap cukup tinggi. Sebab, kapasitas baterai mereka hanya 1% hingga 2% dari kapasitas baterai mobil listrik murni (BEV).

Ilustrasi, mobil listrik Hyundai Kona – dok.Nikkei Asia

“Dan sebagian besar masih bermesin diesel atau berbahan bakar bensin. Menggunakan ‘EV’ di akhir nama mereka tidak berarti mereka EV murni. Mereka (mobil HEV dan PHEV) masih lebih dekat dengan kendaraan berbasis bahan bakar fosil,” kata dia.

Artinya, HEV dan PHEV bisa digunakan sebagai transisi menuju pemasyarakatn mobil listrik murni untuk mencapai target yang ditetapkan selaras dengan komitmen kepada Paris Climate Accord. Setelahnya – jika infrastruktur dan kesiapan masyarakat sudah terjadi – maka BEV menjadi sarana yang tepat untuk mencapai target tersebut.

Cara seperti itu, sebut Kim, pernah dilakukan Belanda dan India. Namun, kedua negara tersebut tidak lagi menempuh jalur ini dan telah beralih ke kebijakan khusus BEV.

Ilustrasi polusi udara dari emisi gas buang mobil berbahan bakar minyak dari fosil-dok.Istimewa via European Commission

Pergeseran ini sejalan dengan konsensus global tentang perlunya menghentikan jenis pembakaran tungku dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi jejak karbon dunia dan mencegah perubahan iklim. Langkah seperti ini juga bisa dijalankan oleh Indonesia.

“Memperluas penggunaan BEV bebas emisi untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar diesel dan bensin dapat membantu pengurangan polusi. Dan secara bersamaan juga dapat mendukung Indonesia mewujudkan pembangunan ekonomi yang kuat dan juga ramah lingkungan,” imbuh Kim. (Fat/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This