Komisi Tarif Filipina Minta Hambatan Impor Mobil Dihapus, Bagus Buat RI

Toyota Agya, salah satu mobil penumpang asal Indonesia yang diekspor ke Fili[ina – dok.Istimewa

Manila, Motoris – Komisi Tarif (TC) Filipina diketahui telah merekomendasikan untuk menghapus bea tambahan terhadap tarif bagi mobil penumpang dan kebdaraan niaga ringan impor sebagai perlindungan sementara (safeguard) bagi mobil sejenis yang dibuat di dalam negeri. Pasalnya, instrumen itu ternyata tak signifikan memberikan dampak.

Kabar itu diungkap laman Autoindustriya dan The Asia Business, beluma lama ini. Informasi ini didasarkan salinan dokumen laporan Komisi Tarif (TC) Filipina, seiring dengan akan habisnya masa berlaku safeguard yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina.

Seperti diketahui, sejak 5 Januari 2021, berdasar DTI, Komisi Bea Cukai Filipina telah menerapkan safeguard berupa tambahan tarif senilai 70.000 Peso Filipina atau sekitar Rp 20,18 juta untuk setiap kendaraan penumpang yang diimpor dan 110.000 Peso Flipina atau sekitar Rp 31,71 juta untuk mobil niaga ringan (kurs 1 Peso Filipina = Rp 288,28).

Suzuki New Carry Pick Up. Salah satu kendaraan komersial Suzuki Indonesia yang diekspor ke Filipina – dok.Istimewa

Ketentuan itu berlaku selama 200 hari sejak diberlakukan, sehingg berakhir pada Juli ini. DTI memberlakukannya setelah mendapatkan keluhan dari Aliansi Pekerja Logam Filipina (PMA) bahwa kinerja penjualan kendaraan lokal dirugikan oleh impor kendaraan.

Para pekerja menyatakan keprihatinannya jika kondisi seperti itu terus berlangsung. Sebab, industri lokal akan terdesak, yang pada akhirnya akan mengancam kelangsungan pekerjaan mereka.

Namun, hasil investigasi Komisi Tarif menunjukkan ternyata tidak ada pengaruh yang signfikan atas kebijakan itu. Hambatan berupa safeguard itu ternyata tak serta merta menjadikan penjualan mobil produksi lokal meningkat pesat.

Ilustrasi, Mitsubishi Xpander Cross asal Indonesia di Filipina – dok.Istimewa

Padahal, konsumen – calon pengguna mobil yang diimpor itu – mendapat beban baru karena harus membayar tarif yang berlebih.

Meski, rekomendasi Komisi Tarif itu mendapatkan kritikan tajam karena perbandingan yang digunakannya tidak apple to apple, artinya tidak membandingkan antara mobil yang sekelas dan sejenis produksi lokal dan yang diimpor.

Tetapi, rekomendasi komisi ini bersifat himbauan. Sedangkan penentuan sepenuhnya ada di tangan DTI, karena departemen itulah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemberlakuan safeguard tersebut.

Ilustrasi, Honda Brio yang diekspor oleh PT Honda Prospect Motor – dok.HPM

Sekadar catatan, kebijakan hambatan impr berupa safeguard ini dinilai sangat merugikan Indonesia. Pasalnya, sejumlah mobil penumpang dan niaga ringan (khususnya pikap) banyak diimpor Filipina dari Indonesia.

Dengan demikian, jika rekomendasi Komisi Tarif itu benar-benar dilaksanakan, ekspor mobil Indonesia ke Filipina bakal kembali berjaya. (Ril/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This