Jokowi Diminta Pimpin Langsung Proyek Mobil Listrik

Jokowi Diminta Pimpin Langsung Proyek Mobil Listrik

Jakarta, Motoris – Pengembangan kendaraan listrik sebaiknya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, proyek ini membutuhkan kerja sama lintas kementerian, sehingga harus dikomandoi langsung oleh Presiden.

“Jadi, tidak bisa Airlangga (Menteri Perindustrian), tidak bisa Jonan (Menteri ESDM), apalagi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ngurus korupsi saja KPK susah, apalagi ini kendaraan listrik,” ujar ekonom Faisal Basri di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Menurut dia, jika Presiden turun langsung, mobil tanpa emisi gas buang ini akan berkembang dan sukses di Indonesia. Adapun saat ini, pengembangan kendaraan listrik masih belum jelas, lantaran payung hukum utamanya belum keluar.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah menyusun regulasi mobil rendah emisi karbon (low carbon emission vehicle/LCEV), yang di dalamnya termasuk mobil listrik, mobil hybrid, plug in hybrid vehicle, dan fuel cell. Namun, insentif fiskal program ini masih harus menunggu keputusan Kementerian Keuangan. Kemenperin mengusulkan insentif mini tax holiday, super deductable tax untuk vokasi dan inovasi, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) komponen LCEV, tarif bea masuk (BM) impor mobil utuh (completely built up/CBU) sebesar 5%, dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0%.

Baca Juga: Avanza Cs Dipaksa Jadi Hybrid 

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto secara simbolis menyerahkan kunci kepada Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis – dok.Kememperin

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, baterai menjadi komponen vital mobil listrik. Itu sebabnya, pemerintah diminta fokus mengembangkan industri baterai dan infrastruktur pendukung, jika ingin serius mengembangkan kendaraan listrik.

Saat ini, dia menuturkan, belum banyak negara yang mengembangkan industri baterai hingga ke pengelolaan limbah. Hanya ada tiga negara yang memiliki industri baterai, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

“Baterai ini umurnya tiga tahun, kemudian harus diganti dan maksimal 10 tahun harus dibuang. Pengelolaan baterai ini bagaimana? Sebab, baterai mengandung zat-zat beracun. Negara yang baru bisa mengelola limbah baterai hanya Belgia, dan biayanya mahal,” kata Yohannes.

Dia berharap industri baterai bisa dikembangkan di Indonesia, untuk menghindari ketergantungan impor. Apalagi, jika rencana pengembangan baterai dari nikel kobalt bisa berjalan. Di Indonesia, yang cukup mumpuni dalam riset ini baru Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Selain itu, dia menuturkan, harga jual menjadi salah satu kendala mobil listrik. Selisih harga antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik cukup jauh, berkisar 15-60%. Untuk itu, diharapkan ada insentif dari pemerintah yang bisa menekan harga kendaraan listrik. Dia juga meminta jangan sampai pengembangan kendaraan listrik menghancurkan industri otomotif secara keseluruhan.

“Dasarnya memang jauh lebih mahal, sehingga harus ada insentif tambahan. Tiongkok industrinya didukung pemerintah, dengan insentif 50% dari harga beli. Tapi, kalau dibandingkan total pasar Tiongkok sebanyak 28 juta unit per tahun, penjualan mobil listrik baru 200 ribu per tahun di negara itu,” kata Yohannes. (gbr)
 

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, buat grafis otomotif terkini lainnya-Toyota C-HR Hybrid Bisa Meluncur di GIIAS.

CATEGORIES
TAGS
Share This