Ini Isi Draft Final Perpres Kendaraan Listrik, Tak Ada Hybrid

Ini Isi Draft Final Perpres Kendaraan Listrik, Tak Ada Hybrid
Ilustrasi mobil listrik Wuling E100 diperkenalkan di ajang GIIAS 2018 - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang difinalkan sejak awal Maret lalu, kini telah selesai. Draft final Perpres yang diperoleh Motoris, Kamis (28/3/2019) itu tegas-tegas hanya mengatur KBL listrik murni dan tidak ada kendaraan hybrid maupun plug-in hybrid.

“Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung maupun dari luar,” demikian bunyi Pasal 1, ayat 3 di Bab I Ketentuan Umum dari draft final tersebut.

Namun, dari berbagai bab dan pasal yang mengatur rincian ketentuan atau koridor hukum – mulai dari definisi, pengaturan, dan insentif yang diberikan – untuk KBLBB itu, bab-bab maupun pasal yang menarik adalah tingkat kandungan (komponen) dalam negeri (TKDN) dan insentif. Maklum, kedua hal itu menyangkut harga jual dari kendaraan serta dorongan bagi industri untuk memproduksinya.

Pada Bab II tentang Percepatan Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai dalam negeri, bagian ketiga yang mengatur Tingkat Komponen Tingkat Komponen dalam Negeri  (TKDN) untuk Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai.

Pasal 8a disebutkan, untuk kendaraan listrik roda dua atau tiga sepanjang tahun 2019 – 2023 TKDN minimum 40%. Tahun 2023 – 2025 minimum 60%, dan tahun 2025 dan seterusnya minimum 80%.

Ilustrasi penggunaan mobil listrik oleh masyarakat – dok.Caixin Global

“Sedangkan untuk kendaraan roda empat atau lebih pada 2019 – 2021 TKDN minimum 35%, tahun 2021 – 2023 minimum 40%, tahun 2023 – 2015 minimum 60%, dan tahun 2025 hingga seterusnya minimum 80%,” bunyi dari bagian pasal tersebut.

Sedangkan untuk produsennya, pasal 9 di Bab II ayat 2 telah menegaskannnya. Pada huruf a pasal itu disebut dengan tegas, bahwa perusahaan produsen kendaraan bermotor listrik adalah perusahaan yang didirikan dengan dasar hukum Indonesia serta beroperasi di wilayah Indonesia.

“Perusahaan produsen itu memiliki izin usaha industri untuk melakukan proses perakitan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai,” bunyi huruf b di ayat tersebut.

Insentif 
Soal insentif, Perpres tersebut mengaturnya di bab III. Pada bab itu, khususnya di pasal 16 dinyatakan rincian soal insentif, baik yang menyangkut produsen pembuat maupun konsumen yang membeli kendaraan. Dari pasal 16 hingga pasal 20 dinyatakn jenis-jenis insentif baik fisal maupun non fiskal yang akan diberikan.

Insentif berupa fiskal yang diberikan mulai dari pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik (roda dua maupun roda empat atau lebih) baik yang berwujud komplit terurai (CKD) maupun utuh secara komplit (CBU), hingga pembebasan pajak masuk mesin-mesin – sebagai barang modal – yang dibutuhkan industri pembuat/perakit kendaraan listrik tersebut. Selain itu insentif terkait dengan – kemungkinan pengurangan atau lainnya – atas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Ilustrasi mobil listrik – dok.RusAutoNews.com

Bahkan, di jenis insentif ini juga ditegaskan kemungkinan pengurangan atau bahkan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan oleh pemerintah daerah. Sedangkan insentif non fiskal yang diberikan juga beragam, antara lain keringan pengisian atus listrik baterai di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan pembebasan biaya parkir di SPKLU.

Hanya listrik murni
Mungkin banyak yang mempertanyakan mengapa Perpres itu hanya mengatur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan tidak ada kendaraan listrik jenis hybrid dan plug-in hybrid. Sebelumnya, Ketua Program Percepatan dan Pengembangan Kendaraan Listrik, Satryo Soemantri Brodjonegoro yang ditemui di ICE, BSD City, Tangerang, beberapa waktu lalu mengatakan Indonesia memerlukan lompatan besar ke mobil listrik jika ingin memiliki kemandirian industri.

Sebab, kata dia, jika Indonesia masih menggunakan teknologi konvensional – mesin internal combustion – maka tidak akan pernah maju. Sedangkan di kendaraan listrik murni atau yang berbasis baterai, Indonesia memiliki komponen utama yakni bahan baku baterai, kobalt dan ion lithium.

“Dengan Perpres juga, tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional kendaraan listrik juga bisa tercapai. Indonesia fokusnya ke kendaraan listrik baterai (bukan hybrid dan plug-in hybrid). Alasannya kenapa? Karena dengan teknologi itu, maka Indonesia punya peluang bersaing dengan negara-negara lain,” tutur mantan Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Satryo Soemantri Brodjonegoro – dok.Kompas.id

Indonesia, kata dia, harus berani membuat terobosan melompat ke industri mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV), karena memiliki modal dasar bahan baku baterai. Di mobil listrik, baterai merupakan komponen terpenting selain motor listrik, sehingga harga baterai memiliki porsi yang besar dalam struktur harga kendaraan listrik.

Selain itu, banyak tenaga ahli di Indonesia yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang kendaraan listrik. Jika itu terjadi, lanjut Satryo, Indonesia tidak hanya mampu bersaing di industri otootif dunia, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam industri yang berbasis keunggulan nasional. (Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This