Toyota: Selain Pajak, Insentif Ini Perlu Dikasih ke Mobil Listrik

Toyota: Selain Pajak, Insentif Ini Perlu Dikasih ke Mobil Listrik
Ilustrasi, PT Toyota Astra Motor gencar melakukan edukasi kepada masyarakat soal mobil hybrid. Di hajatan GIIAS 2019, Toyota menyuguhkan sedan Prius hybrid yang dibelah sebagai sarana edukasi - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – PT Toyota Astra Motor (TAM) berharap ada insentif yang bisa menjadi benefit bagi pengguna mobil terelektektrifikasi (mulai dari hybrid, plug-in hybrid, hingga listrik murni atau berbasis baterai) saat dipakai. Misalnya, pengecualian dari kebijakan ganjil-genap, keringanan tarif parkir dan jalan tol.

“Harapan kami, yang tentunya ada benefit-benefit tambahan di luar insentif pada PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), kalau pemerintah mau (memasyarakatkan mobil) elektrifikasi. Terutama di operational cost (biaya operasional) mobil,” papar Executive General Manager TAM, Fransiscus Soerjopranoto, saat ditemui di Kemang Village, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

Kebijkan seperti itu, lanjut Soerjo, bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, di negara-negara maju yang sudah lebih dulu memasyarakatkan mobil listrik, aturan yang memberi kelonggoaran mobil listrik sudah diberlakukan.

“Namanya carpoll policy. Kalau di negara-negara lain, ada kebijakan batasan jumlah penumpang mobil minimal dua atau tiga, tetapi kalau mobil listrik dikecualikan walaupun hanya satu orang. Boleh lewat,” terang dia.

Fransiscus Serjopranoto (berbaju batik) saat berbincang soal Prius hybrid, salah satu varian sedan berteknologi hybrid yang dijajakan Toyota di Indonesia- dok.Motoris

Bahkan, lebih dari itu, Soerjo juga berharap pemerintah memberi kelonggaran lain, misalnya tarig parkir atau tarif masuk jalan tol. Jika mobil biasa dikenai tarif penuh, mobil listrik cukup setengahnya. Dengan demikian, biaya operasional listrik akan lebih efisien sehingga membuat orang tertarik menggunakannya.

Sepadan
Pentingnya insentif baik di hulu (proses produksi hingga penjualan) dan hilir (penggunaan di masyarakat) juga ditegaskan Ketua Laboratorium Konversi Energi Elektrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi. Menurut dia, insentif diperlukan untuk meacu pemasyarakatan mobil listrik (baik hybrid, plug-in hybrid, hingga listrik murni atau berbasis baterai).

“Sebab, harga mobil terelektrifikasi ini lebih mahal kalau dibanding mobil dengan mesin pembakaran internal. Padahal, kontribusi mobil-mobil listrik itu cukup besar bagi tujuan negara yang ingin mengurangi polui udara dan ketergantungan impor BBM (Bahan Bakar Minyak),” paparnya saat ditemui di sela-sela diskusi mobil listrik di GIIAS 2019, ICE Serpong, belum lama ini.

Dari sejumlah pengujian dan peneliian, kata Agus, diketahui, mobil hybrid mampu menghemat penggunaan BBM hingga 50%, sedangkan plug-in hybrid 70%, dan listrik murni hingga 100%. Seiring dengan susutnya konsumsi bahan bakar itu, maka emisi gas buang yang dihasilkan pun juga lebih sedikit.

BMW i3, mobil listrik besutan BMW AG yang dijual di Indonesia hadir di GIIAS 2019 – dok.Motoris

“Jadi kalau sekarang ini isu utama yang dihadapi Indonesia adalah trade-off karena besarnya impor, salah satunya impor BBM, dan upaya untuk mengurangi emisi CO2, maka keberadaan mobil listrik itu pas menjadi solusi. Artinya, kalau diberi insentif itu sepadan dengan kontribusinya,” papar pria yang juga Ketua Program Mobil Listrik Nasional (Molina) itu.

Apalagi, lebih mahalnya mobil listrik itu tak terelakkan. Sebab, komponen harga jual terbesar dari mobil listrik adalah harga untuk baterainya.

“Porsinya 30-40% (terhadap total harga). Padahal, tidak semua negara bisa memproduksi baterai karena langkanya bahan baku,” imbuh Agus. (Fer/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This