Ini Isi Perpres Mobil Listrik yang Diteken Presiden Jokowi

Ini Isi Perpres Mobil Listrik yang Diteken Presiden Jokowi
Ilustrasi baterai motor listrik di mobil - dok.Stanford University

Jakarta, Motoris – Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik pada Senin (5/8/2019) lalu, namun sampai saat ini peraturan tersebut belum dipublikasikan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai salah satu pejabat penyusun aturan itu menyampaikan kisi-kisinya sebagai berikut:

1. Bagi tugas lintas kementerian
Perpres mobil listrik mengatur tentang percepatan. Sehingga di dalamnya terdapat pembagian tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator.

2. Mengubah aturan PPnBM
Presiden Jokowi juga menitahkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 terkait Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), yang memberikan keringanan pajak bagi mobil listrik. Acuannya adalah dengan menghitung tingkat emisi kendaraan.

“Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40 persen lebih mahal daripada mobil biasa,” ujar Airlangga.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono melakukan tes drive Toyota Prus Plug-in hybrid – dok.Motoris

3. Insentif PPnBM mobil hidrogen dan fuel cell
Dalam revisi PP 41, yang menjadi bagian dari Perpres Mobil Listrik, pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle.

“Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi,” jelasnya.

4. TKDN wajib 35%
Perpres mobil listrik juga mengatur soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35% pada tahun 2023. Ketentuan itu untuk membuka lebar-lebar peluang ekspor produk mobil listrik nasional ke Australia.

“Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40% TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada,” terangnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, guna mendorong pengembangan industri mobil listrik Indonesia maka pada tahap awal pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU). Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN.

Ilustrasi, Presiden Jokowi saat membuka GIIAS 2018 – dok.TAM

“Kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal (pemilik merek), Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia,” kata dia.

Airlangga menyebut saat ini ada tiga principal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di dalam negeri. Para principal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di Indonesia pada 2022. (Gen)

CATEGORIES
TAGS
Share This