Peraturan Baru PPnBM Terbit, LCGC Kena Pajak 3%

Peraturan Baru PPnBM Terbit, LCGC Kena Pajak 3%
Ilustrasi, Toyota New Calya,LCGC yang dipasarkan PT Toyota Astra Motor - dok.Motoris

Jakarta, Motoris – Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor, pada 15 Oktober lalu, dan diundangkan sehari kemudian atau 16 Oktober. Di beleid anyar ini disebutkan tarif terendah PPnBM untuk mobil adalah 15% dan tertinggi 70% berdasar emisi gas buang yang dihasilkan.

Salinan peraturan yang diperoleh Motoris, Rabu (23/10/2019) itu secara rinci menyebut tarif terendah sebesar 15% dikenakan ke mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Besaran ini sesuai dengan patokan yang ditetapkan – dan tidak berubah dari sebelumnya – yakni tingkat konsumsi bahan bakar yang sebesar 1:20 kilometer dan dengan tingkat emisi gas buang CO2 di bawah 150 gram/kilometer (km).

Namun, besaran tarif final PPnBM untuk LCGC itu hanya 3%. Sebab, hitungannya, tarif 15% tersebut (Dasar Pengenaan Pajak) dikenakan pada harga jual yang sebesar 20%. Artinya, 15% x 20%, sehingga didapatkan besaran tarif final PPnBM yang dikenakan sebesar 3%.

Secara umum, PP Nomor 73 Tahun 2019 ini menetapkan semua jenis kendaraan penumpang bermesin bensin dengan kapasitas kurang dari 3.000 cc, dikenai tarif PPnBM sebesar 15%. Ini dengan syarat konsumsi BBM-nya 1:15,5 km dan tingkat emisi CO2 kurang dari 150 gram/km.

Kendaraan yang konsumsi BBM-nya 1:11,5 – 15,5 km dengan emisi 150 – 200 gram/km, dikenai tarif 20%. Untuk kendaraan dengan konsumsi BBM 1: 9,3 – 11,5 km dan besaran emisi mencapai 200 – 250 gram/km, tarifnya 25%.

Ilustrasi, model LCGC Toyota yakni Toyota Agya dengan dandanan sport – dok.Motoris

Sementara kendaraan berkonsumsi BBM 1 ; 9,3 km dengan emisi CO2 lebih dari 250 gram/km dikenai tarif PPnBM sebesar 40%. Sedangkan kendaraan dengan mesin berkapasitas silinder 3.000 – 4.000 cc tarif PPnBM-nya diterapkan sebesar 40-70%.

Pemerintah dan industri
Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Jongkie Sugiarto menaku belum mengetahui secara persis rincian beleid anyar tersebut. Namun, dia menilai bagus jika isi dari peraturan yang bakal berlaku efektif dua tahun setelah diundangkan atau 16 Oktober 2021 itu sama dengan isi draft yang diajukan.

“Ini bagus, untuk pemerintah maupun industri, kalau isinya sama dengan draft-nya dulu. Sebab, tarif pemajakan tidak didasarkan besaran mesin atau model,a apakah itu sedan, SUV, MPV, dan lainnya, tetapi emisi gas buang,” kata dia saat dihubungi, Rabu (23/10/2019).

Sambutan positif juga disuarakan Director of Communication BMW Group Indonesia Jodie O’Tania. Dia mengatakan, ktentuan tarif emjakan seperti yang diatur dalam beleid anyar itu sesuai dengan harapan dan yang disuarakan BMW Indonesia selama ini.

Menurut dia, aturan tersebut bakal membawa angin segar bagi bisnis BMW Indonesia. Pasalnya, model-model BMW yang dijajakan di Tanah Sir bermesin di bawah 3.000 cc.

Ilustrasi, New BMW 740 Li – dok.Motoris

Selain itu, dengan teknologi canggih yang diusung mobil-mobil BMW, maka konsumsi bahan bakar bisa mencapai 16 km/liter atau bahkan bisa lebih. Emisi gas buangnya pun lebih rendah.

“Jadi customer akan diuntungkan karena model-model BMW yang diinginkan harganya akan lebih terjangkau. Kalau sebelumnya kan tarif PPnBM-nya 40%, dengan aturan baru ini, bisa nantinya tarif yang dibayar model BMW hanya 15% karena keunggulan tadi itu (konsumsi BBM dan emisi gas buang). Dari awal memang yang kami suggest ke peerintah, pajak sebaiknya berdasar emisi,” tutr Jodie saat ditemui di sela sebuah acara MINI, di Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Fer/Ara)

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS