OJK akan Tindak Leasing yang Kerahkan Debt Collector Tak Sesuai Aturan

Ilustrasi, leasing atau perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor – dok.Istimewa


Jakarta, Motoris – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan pembiayaan atau multifinance (leasing) yang melakukan penarikan paksa kendaraan dengan menggunakan jasa penagih utang atau debt collector yang tidak mengindahkan aturan. Sebab, penggunaan jasa debt collector bisa dilakukan hanya dalam kondisi tertentu.

“Kami prihatin dengan masih adanya tindakan debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan. Karena itu, OJK tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar,” ujar Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/5/2021) lalu.

Saat ini, lanjut Sekar, sudah berkomunikasi dengan asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya mengenai cara penagihan debt collector. “Tentunya agar proses penagihan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Sekar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Riswinandi mengatakan, perusahaan pembiayaan jika dalam proses utang-piutang pembiayaan pembelian kendaraan bermotor ada barang jaminan. Sebab, dengan barang jaminan yang ada itu, perusahaan bisa mendapatkan hak atas utang yang sulit ditagih atau macet.

Ilustrasi, calon konsumen kredit mobil – dok.US Bank

“Tetapi memang ada kondisi tertentu. Misalnya, katakanlah, ada debitur yang menunggak tiga bulan atau tiga kali pembayaran lebih dan dalam waktu tiga bulan tidak bisa dihubungi dan tidak memiliki itikad baik. Nah, perusahaan pembiayaan bisa mengajukan upaya hukum untuk menyita barang jaminan. Sekali lagi, proses dan aturannya harus dijalankan,” kata dia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengaku sepakat dengan penegakkan hukum. Namun, dia juga meminta agar pihak berwenang melihat kemungkinan oknum debitur yang memanfaatkan kebijakan tersebut.

Mereka yang menunggak lebih dari tiga kali, sengaja memanfaatkan kondisi dengan berdalih penagihan – atau bahkan penyitaan barang jaminan – tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai aturan. Terlebih, jika kondisi seperti ini hanya dipandang dari satu sisi semata, yakni kepentingan orang yang mengkredit alias debitur.

Ilustrasi, kredit mobil – dok.Istimewa via SUV and Trucks.com

“Karena itu, kami sangat berharap kasus-kasus seperti itu dilihat secara jernih dan fair. Sehingga tidak ada itikad tidak baik dan melanggar tetapi diingkari dengan memanfaatkan dalih aturan. Jika aturan tidak ditegakan maka industri pembiayaan juga akan terganggu,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, belum lama ini. (Die/Fat/Ara)

CATEGORIES
TAGS
Share This