KPK Bicara Mobil Listrik ke Presiden Jokowi

KPK Bicara Mobil Listrik ke Presiden Jokowi

Jakarta, Motoris – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bicara soal mobil listrik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari Kolega Motoris yang mengetahui hal ini, pembahasan soal mobil listrik tertuang dalam secarik kertas, surat resmi KPK, bernomor B/1927/PJK.02.00/01-33/04/2018, tertanggal 6 April 2018. Isinya, perihal Rekomendasi Hasil FGD Kendaraan Bermotor Listrik, dengan bubuhan tanda tangan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Intinya, KPK hanya melakukan tugasnya sebagai salah satu lembaga negara yang ikut memonitor penyelenggaraan negara, dalam hal ini program mobil listrik. Lembaga anti rasua ini juga, mendesak pemerintah agar bisa mewujudkan mobil listrik bermerek nasional.

“Indonesia harus mempunyai kendaraan bermotor listrik bermerek nasional, sebagai wujud kemandirian bangsa dan tidak mengulang kegagalan sebelumnya dalam pengembangan industri di sektor otomotif. Upaya tersebut idealnya diwujudkan melalui sinergi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri Nasional (konsep triple helix),” kata Agus, tersurat.

Agus juga mendorong agar Pemerintahan Jokowi bisa segera mengesahkan, Peraturan Presiden tentang Percepatan Kendaraan Listrik Nasional. Tapi, dengan memastikan adanya penyempurnaan skema insentif, baik fiskal dan nonfiskal, yang mampu mendorong iklim yang kondusif bagi tumbuhnya industri dan daya saing nasional.

Baca juga: Mobil Listrik, Pemerintah Lebih Condong ke Note Ketimbang Prius

FOLLOW IG @MotorisIndonesia, buat grafis otomotif terkini lainnya – Mitsubishi Sumbang Delapan Mobil Hybrid dan Dua Mobil EV ke Pemerintah Indonesia.

Dalam rekomendasi ini, KPK membeberkan empat poin utama. Pertama, dukungan pendanaan riset, pengembangan, dan inovasi yang memadai.

Kedua, penyesuaian skema pajak dan tarif bea masuk yang selaras dengan kebutuhan dan tahapan industri perintis (pioneer industry) nasional. Ketiga, penyederhanaan regulasi dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sinergi antar BUMN, terutama di sektor energi dan manufaktur serta perguruan tinggi dalam mewujudkan ekosistem kendaraan bermotor listrik nasional yang berdaya saing global.

Keempat, dukungan pemasaran produk melalui pengadaan barang pemerintah (goverment procurement) melalui skema e-catalogue.

Agus juga memberikan masukan lanjutan, “Memperhatikan perkembangan yang ada, disarankan agar seluruh kebijakan kementerian dan lembaga terkait dikoordinasikan dalam pola yang lebih strategis dan sinergis, serta menghindari adanya konflik kepentingan, baik dalam perumusan dan perencanaanya, sehingga mampu mendukung terwujudnya Kendaraan Bermotor Listrik Nasional yang mencerminkan kemandirian bangsa.”

Selain ditujukan kepada Presiden Jokowi, surat ini juga ditembuskan ke 17 instansi, termasuk kementerian terkait, perguruan tinggi negeri, dan BUMN. (sna)

CATEGORIES
TAGS
Share This